Kunjungan Bupati dan DPRD Halmahera Barat ke Morotai Berlebihan

Tidore, Hpost – Studi banding Bupati dan Anggota DPRD Halmahera Barat ke Kabupaten Kepulauan Morotai, sejak 8 sampai 11 Maret 2021 dinilai berlebihan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, Muhammad Sinen, menyatakan studi banding tersebut tidak berpihak kepada kepentingan rakyak kecil. Apalagi Pilkada yang menimbulkan keretakan di tengah masyarakat baru saja berlalu.

“Untuk di Halmahera Barat, PDIP bersikap oposisi. Dalam artian kalau kebijakan pemerintah sekarang memihak kepada rakyak kecil, PDIP mendukung. Tapi kalau tidak, tetap dikritisi,” tegas Muhammad, Rabu 10 Maret 2021.

Ia mengaku sudah mewanti-wanti Fraksi PDIP DPRD Halmahera Barat, agar tidak ikut dalam studi banding tersebut. “Saya sudah sampaikan ke Ketua DPC bahwa Fraksi PDIP tidak ikutsertakan. Menurut saya, kunjungan Bupati dan DPRD ke Morotai itu terlalu berlebihan,” ucapnya.

Seharusnya, menurut dia, setelah pelantikan, DPRD dan Pemda fokus menangani masalah COVID-19 dan lebih berbaur dengan masyarakat.

“Setelah Pilkada kemarin pasti masih ada perbedaan dan perpecahan. Seharusnya Bupati mengajak DPRD merangkul masyarakat untuk menyatukan,” katanya.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dua periode ini menambahkan, Bupati dan Wakil Bupati harus bertanggung jawab menyatukan perbedaan di antara masyarakat.

“Lebih baik menyatukan dulu masyarakat baru kunjungan. Kunjungan itu saya nilai berlebihan, tapi itu hak mereka,” pungkasnya.