Studi Banding ala Bupati Halmahera Barat: Boyong Anak – Istri hingga Sopir

Jailolo, Hpost – Daftar nama-nama rombongan Bupati dan DPRD Halmahera Barat terkait studi banding di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Senin 8 – Kamis 11 Maret 2021, berseliweran di grup percakapan WhatsApp.

Sebanyak 50 orang yang tercatat dalam rundown itu, adalah pengguna kamar Hotel Molokai, Pulau Morotai. Mereka diarahkan langsung oleh bagian Protokoler Pemda Halbar.

Dari 50 orang itu, selain legislator, pimpinan SKPD, kepala bidang, asisten pribadi serta staf, juga terdapat nama istri bupati dan wakil bupati, anak bupati, sopir sekretaris daerah dan sopir istri wakil bupati.

Bahkan, anggota DPRD Halbar dari Fraksi NasDem, Herman Josef Moanurak, dalam daftar rombongan tersebut ditulis ‘wartawan’ dan berada di urutan ke 50.

Dalam laman Halbar News milik Pemda Halbar, perjalanan yang melintasi daratan trans Halmahera rute Jailolo – Tobelo – kemudian menyeberangi laut menuju Morotai itu, mengusung slogan‘Diahi’ yang berarti; ‘memperbaiki’.

Tujuan dari kunjungan, seperti dijelaskan oleh Dinas Komunikasi Kehumasan Statistik dan Pesandian Pemda Halbar lewat laman resminya, untuk mencari alternatif serta terobosan dalam men-diahi pembangunan di Halbar.

Sayangnya, pertanyaan yang disodorkan Halmaherapost.com lewat pesan WhatsApp, soal tematik tersebut, tak dijawab oleh Sekretaris Daerah Pemda Halbar, Sahril Abdul Radjak, yang ikut serta dalam rombongan tersebut.

Bahkan, pertanyaan seputar relevansi keikutsertaan anak bupati, istri bupati dan wakil bupati, serta para sopir pejabat dalam agenda komparasi itu, tak dijawab oleh Sharil. Termasuk soal sumber anggaran hingga keberangkatan bupati yang bukan sebagai jabatan teknis.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemda Halbar, Safri Dengo, menolak berkomentar terkait persoalan itu.

“Nanti lewat Ibu Ema (Chuzaemah Djauhar) supaya berita keluar satu (pintu),” ucap Safri, lalu buru-buru mematikan ponselnya.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi Kehumasan Statistik dan Pesandian Halbar, Chuzaemah Djauhar,  justru meminta Halmaherapost.com mengkonfirmasi Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Halbar, Safri Dengo.

“Karena saya tidak tahu besaran anggaran (yang dipakai dalam studi banding), “ kata Chuzaemah, sembari juga mengaku tidak tahu-menahu keikutsertaan para istri dan anak bupati hingga sopir dalam 50 orang itu.

Menanggapi hal itu, akademisi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Sahroni A. Hirto, mengatakan studi banding harus diagendakan. “Misalnya dalam bidang apa, bidang apa,” katanya.

Menurut Sahroni, dalam studi banding, tentu perencanaannya berbeda-beda. “Konstruksinya berbeda-beda, penyelesaian masalahnya juga berbeda-beda. Jadi tematiknya harus seperti apa,” ujarnya.

Persoalannya, kata Sahroni, bupati memimpin rombongan studi banding. Sementara, status bupati bukan jabatan teknis. “Jadi apakah ini bagian dari program kegiatannya atau apa. Termasuk Morotai yang menjadi indikator kunjungan,” ucapnya.

“Ataukah ini hanya liburan seorang bupati. Karena meskipun kegiatannya berlabel studi banding, tapi dalam perencanaan program, Halbar dan Morotai itu beda kausalitasnya. Kedua, sisi perencanaan apa yang mau dibandingkan dengan Morotai,” beber Sahroni.

Ia menilai, Halbar sudah dua kali kecolongan. Pertama, melakukan rolling jabatan tanpa assessment di luar 6 bulan. Kedua, melakukan suatu lompatan dengan catatan ‘diahi.’

“Diahi, oke memperbaiki, itu penting. Tapi dengan lompatan program di tengah APBD mau berjalan di Maret ini, terus mau didiahi. Sebaiknya dia (bupati) menahan tensi politik ini untuk bikin perubahan, diahinya apa, perencanaan per-tematiknya apa, bukan borongan perjalanan,” paparnya.

Sebab misalnya yang dibawa 50 orang, tentu juga akan ke kembali ke dinas-dinas terkait. “Bukan bupati dan bupati bajalang terus baku kasi tunjuk – tunjuk, tara (tidak) bisa. Kalau misalnya PUPR, oke PUPR dan PUPR bikin apa, dan itu akan ada kesepakatan kerjasamanya,” terangnya.

Sahroni memastikan, bahwa kegiatan perjalanan tersebut menggunakan anggaran daerah. “Bisa dilihat di rancangannya, pasti anggaran daerah itu. Dan kalau itu pakai anggaran daerah, fatal itu,” tandasnya.