Anggota DPRD Jawab Tuntutan Aktivis tentang Kekerasan Seksual di Halut: Sebenarnya Sama-Sama Berjuang

Tobelo, Hpost – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menanggapi tuntutan aktivis yang sebelumnya mengkritik lemahnya kebijakan DPRD menangani darurat kekerasan seksual di wilayah Halut.

Salah satu anggota DPRD Halut Chatrine Soputan, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi sikap yang disampaikan para aktivis tersebut.

Baca Juga:
Begini Imbauan Pemerintah Tidore untuk Kepala Desa yang Baru Dilantik

“Sebenarnya kami DPRD apalagi perwakilan perempuan dan para aktivis perempuan ini sama-sama berjuang. Tapi, beda pada jalurnya saja,” ujarnya kepada Halmaherapost Jumat 20 Agustus 2021.

Menurut Chatrine, dalam setiap kasus apalagi kekerasan seksual terhadap perempuan, pihaknya tetap merespon sesuai dengan fungsi dan jabatan yang dijalani.

“Kami tidak diam, apalagi dibilang buta. Kami apalagi saya, tidak suka pamer kalau melakukan suatu hal. Jadi, soal kekerasan dan apa saja yang dialami masyarakat dari Pasir Putih sampai Apulea itu kami tetap merespon,” ujar politisi muda Parta Demokrat itu.

Berita Terkait: Darurat Kekerasa Seksual, Aktivis di Tobelo Minta DPRD Turun Tangan

Dia bilang, sejauh ini aktivis atau pun lembaga perempuan di Halmahera Utara belum berkoordinasi dengan DPRD terutama anggota dewan perempuan tentang masalah kekerasan seksual.

“Saya hanya dikoordinasikan soal kegiatan mereka (Organisasi Perempuan). Tapi soal masalah kekerasan seksual belum. Jika telah dikoordinasikan ke DPRD, kemungkinan tertuju pada Komisi III yang membidangi langsung soal kekerasan perempuan,” ungkapnya.

Sementara itu, masalah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang disampaikan oleh para aktivis sebelumnya, kata dia, pihaknya sangat merespon baik.

“Tapi, proses untuk membuat regulasi ada tahapannya, tidak semudah membalik telapak tangan. Kami tetap mendorong itu, mari kita sama-sama berjuang,” pungkasnya.