Graal Tekankan Kebangsaan dan HAM di Madrasah Aliyah Hi. Salahuddin Halmahera Tengah
Anggota MPR RI, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya nilai kebangsaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) Hi. Salahuddin, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam kegiatan sosialisasi Empat Konsensus Negara Indonesia yang digelar pada Desember 2025 lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, para guru, serta ratusan siswa-siswi MA Hi. Salahuddin. Sosialisasi berlangsung interaktif dan mendapat respons positif dari para peserta.
Dalam pemaparannya, Dr. Graal mengawali kegiatan dengan dialog terbuka guna menggali pemahaman dasar siswa tentang nilai-nilai kebangsaan.
“Indonesia memiliki empat konsensus dalam bernegara. Ada yang tahu apa saja?” tanyanya.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh para siswa, “Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.”
Pria kelahiran Wayaua, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ini kemudian menguraikan makna dari masing-masing konsensus negara tersebut. Ia juga menekankan bahwa pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
“Hak asasi melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ketika warga negara memiliki hak, maka pada saat yang sama negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya,” jelasnya.
Pada sesi tanya jawab, salah seorang siswi mengajukan pertanyaan terkait perbedaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta alasan pembagian kekuasaan tersebut di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Graal menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara secara rinci. Ia menyebutkan bahwa lembaga eksekutif, seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati, bertugas menjalankan kebijakan serta program pemerintah guna menyelesaikan persoalan publik.
“Sementara lembaga legislatif, yakni DPR, DPD, dan DPRD, memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, termasuk penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Jika terdapat kekeliruan, maka dilakukan koreksi agar dapat dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Dr. Graal, pembagian kekuasaan merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi untuk menciptakan mekanisme check and balances.
“Kekuasaan pada dasarnya cenderung korup, menyimpang, dan menindas. Karena itu perlu diawasi agar tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Kepala Sekolah MA Hi. Salahuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan sosialisasi kebangsaan tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan wawasan siswa-siswi.
“Terima kasih atas kehadiran dan kunjungan Pak Graal. Kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat bagi siswa-siswi kami,” ucapnya.
Para siswa pun mengaku memperoleh pemahaman baru terkait nilai kebangsaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengingat dan memahami kembali makna bangsa dan negara Indonesia secara lebih mendalam,” ujar salah seorang siswi.
Melalui kegiatan tersebut, Dr. Graal berharap sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan dapat terus dilakukan, khususnya di lingkungan pendidikan, sebagai upaya menumbuhkan dan memperkuat rasa kebangsaan generasi muda Indonesia.