Potensi Besar, Aksi Lamban: Mengapa Pembangunan Perikanan Maluku Utara Tertinggal?

Oleh: Prof. Muhammad Aris

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair

Maluku Utara dikenal sebagai salah satu lumbung ikan nasional. Letaknya yang berada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yaitu WPP 715, WPP 716, dan sebagian berinteraksi dengan WPP 717, dengan tingkat produktivitas tinggi, menjadikan Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah, mulai dari tuna, cakalang, tongkol, hingga berbagai komoditas demersal dan pelagis lainnya.

WPP 715 merupakan “jantung perikanan” Maluku Utara sebagai wilayah dengan produktivitas tinggi dan keanekaragaman hayati yang besar. WPP 716 adalah “gerbang ekonomi biru internasional” Maluku Utara, tetapi juga wilayah yang membutuhkan pengawasan, investasi armada modern, serta penguatan pelabuhan perikanan samudera.

Sementara itu, bagian timur laut Maluku Utara secara ekologis terhubung dengan WPP 717 (Samudra Pasifik Barat). Namun, tingkat pemanfaatannya yang belum optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan kapasitas industri.

Di tengah kekayaan laut yang besar tersebut, pembangunan sektor perikanan di Maluku Utara masih berjalan lambat. Kontribusi sektor ini terhadap kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi daerah belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.
Pertanyaannya, mengapa potensi besar tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi kemajuan nyata?

Paradoks Potensi dan Kesejahteraan

Sepanjang wilayah pesisir Maluku Utara, nelayan masih menghadapi persoalan klasik: keterbatasan armada, alat tangkap sederhana, akses permodalan yang sempit, serta ketergantungan pada tengkulak. Produktivitas tangkap yang fluktuatif sering kali tidak diikuti dengan kepastian harga yang menguntungkan. Akibatnya, pendapatan nelayan tetap rendah dan rentan terhadap gejolak musim maupun pasar.

Di sisi lain, sebagian besar hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk segar tanpa nilai tambah. Aktivitas pengolahan, penyimpanan dingin (cold storage), dan industri hilir belum berkembang optimal. Tanpa penguatan hilirisasi, perikanan hanya menjadi sektor ekstraktif yang menghasilkan volume, tetapi tidak menciptakan nilai ekonomi yang signifikan bagi daerah.

Keterbatasan Infrastruktur dan Logistik
Salah satu faktor utama lambannya pembangunan perikanan di Maluku Utara adalah keterbatasan infrastruktur. Pelabuhan perikanan yang representatif masih terbatas, fasilitas rantai dingin belum merata, dan sistem logistik antarpulau masih mahal serta tidak efisien. Dalam konteks wilayah kepulauan, biaya distribusi yang tinggi membuat produk perikanan sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Akibatnya, potensi produksi tidak selalu sejalan dengan kemampuan pemasaran. Ikan melimpah di satu wilayah, tetapi sulit disalurkan ke pusat konsumsi atau industri. Tanpa sistem logistik yang kuat, keunggulan sumber daya alam menjadi kurang bernilai secara ekonomi.

Kebijakan yang Belum Terintegrasi

Permasalahan lain terletak pada tata kelola dan perencanaan yang belum terintegrasi. Pembangunan perikanan sering berjalan sektoral dan tidak terhubung dengan pengembangan industri, perdagangan, investasi, maupun pengembangan sumber daya manusia. Program bantuan alat tangkap atau kapal, misalnya, tidak selalu diikuti dengan pendampingan usaha, akses pasar, atau penguatan kelembagaan nelayan.

Selain itu, arah pembangunan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak didorong oleh sektor ekstraktif nonperikanan. Akibatnya, perikanan yang sebenarnya memiliki karakter berkelanjutan dan berbasis masyarakat belum menjadi prioritas strategis dalam transformasi ekonomi daerah.

Kelembagaan dan SDM yang Perlu Diperkuat

Penguatan kelembagaan nelayan dan pelaku usaha juga menjadi tantangan. Koperasi atau kelompok usaha bersama belum berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi kolektif. Tanpa kelembagaan yang kuat, posisi tawar nelayan tetap lemah dalam rantai pasok.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen usaha, teknologi penanganan hasil, dan kewirausahaan perikanan masih terbatas. Padahal, pembangunan perikanan modern tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas manusia yang mengelolanya.

Ancaman Lingkungan dan Keberlanjutan

Lambannya pembangunan juga harus dilihat dalam konteks keberlanjutan. Tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut, baik akibat aktivitas pembangunan di darat maupun praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan, berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang. Jika pengelolaan tidak berbasis ekosistem, keunggulan sumber daya yang dimiliki saat ini dapat berkurang di masa depan.

Karena itu, percepatan pembangunan perikanan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Menuju Akselerasi Pembangunan

Untuk keluar dari situasi “potensi besar, aksi lamban”, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, memperkuat infrastruktur perikanan dan sistem logistik kepulauan, terutama pelabuhan perikanan, cold storage, dan transportasi rantai dingin. Kedua, mendorong hilirisasi dan industrialisasi perikanan agar produk tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi komoditas bernilai tambah. Ketiga, memperkuat kelembagaan nelayan dan akses pembiayaan agar pelaku utama sektor ini memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Keempat, mengintegrasikan pembangunan perikanan dalam strategi besar transformasi ekonomi daerah. Kelima, memastikan pengelolaan sumber daya berbasis keberlanjutan dan pendekatan ekosistem.

Saatnya Perikanan Menjadi Pilar Utama

Maluku Utara memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Namun, potensi tidak akan otomatis berubah menjadi kesejahteraan tanpa kebijakan yang tepat, investasi yang terarah, dan tata kelola yang kuat. Lambannya pembangunan perikanan bukan semata karena keterbatasan sumber daya, tetapi lebih pada lambatnya transformasi sistem, kelembagaan, dan orientasi pembangunan.

Jika akselerasi tidak segera dilakukan, Maluku Utara akan terus berada dalam paradoks: laut yang kaya, tetapi masyarakat pesisir yang belum sejahtera. Sudah saatnya sektor perikanan tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah—bukan berjalan lambat, melainkan bergerak cepat, terarah, dan berkelanjutan.