Decoupling Leadership di Maluku Utara: Sherly Berlari, Birokrasi Tertatih

Satu tahun pemerintahan Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memperlihatkan sebuah fenomena politik yang menarik di Maluku Utara: legitimasi publik terhadap figur gubernur sangat tinggi, tetapi kecepatan birokrasi pemerintah provinsi belum sepenuhnya mampu mengikuti ritme kepemimpinan tersebut.

Fenomena ini dalam kajian tata kelola pemerintahan dikenal sebagai decoupling leadership—sebuah situasi ketika kepemimpinan politik bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas institusional yang harus menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, pemimpin sudah berlari jauh di depan, sementara mesin birokrasi masih berjalan dengan ritme lama.

Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Sherly Tjoanda mencapai 85,1 persen. Ini adalah angka yang sangat tinggi untuk ukuran kepala daerah. Namun angka tersebut kontras dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan yang berada di kisaran 61 persen. Angka ini masuk dalam kategori ”TIDAK BAIK” jika merujuk pada skala Kepuasan Masyarakat yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. Artinya, Gubernur Sherly punya PR besar terkait reformasi birokrasi jika ingin visi misinya berjalan dengan baik.

Selisih sekitar 24 poin ini bukan sekadar perbedaan statistik biasa. Ia menunjukkan bahwa publik secara sadar memisahkan penilaian terhadap figur pemimpin dan kinerja birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, masyarakat masih percaya pada kepemimpinan Sherly, tetapi belum sepenuhnya percaya bahwa sistem pemerintahan di bawahnya mampu bekerja dengan efektivitas yang sama. Inilah inti dari fenomena decoupling leadership.

Decoupling leadership sering muncul ketika seorang pemimpin memiliki energi politik yang tinggi—baik dalam komunikasi publik, simbol kepemimpinan, maupun narasi kebijakan—tetapi sistem birokrasi yang ada masih bergerak dengan pola administratif yang lambat.

Kepemimpinan politik bekerja dengan logika perubahan cepat. Sementara birokrasi bekerja dengan logika stabilitas dan prosedur. Perbedaan logika inilah yang sering menciptakan jarak antara visi dan implementasi.

Dalam kasus Maluku Utara, Sherly berhasil membangun narasi kepemimpinan yang kuat di ruang publik: fokus pada kesehatan, pendidikan, layanan sosial, serta komunikasi langsung dengan masyarakat.

Namun transformasi narasi tersebut ke dalam kinerja birokrasi membutuhkan perubahan yang jauh lebih kompleks—melibatkan budaya organisasi, disiplin aparatur, sistem pengawasan, hingga koordinasi antar dinas. “Birokrasi Maluku Utara Punya Catatan Hitam”

Tanpa perubahan pada level institusional, energi kepemimpinan sering kali hanya berputar pada citra kepemimpinan, bukan pada transformasi birokrasi.

Pada tahap awal pemerintahan, decoupling leadership sering tidak terlihat sebagai masalah serius. Bahkan dalam banyak kasus, popularitas pemimpin mampu menutupi kelemahan sistem pemerintahan. Namun dalam jangka menengah, fenomena ini dapat memunculkan risiko politik yang cukup besar.

Semakin tinggi popularitas seorang pemimpin, semakin tinggi pula ekspektasi publik terhadap hasil yang nyata. Ketika hasil tersebut tidak segera terlihat, publik mulai mempertanyakan apakah masalahnya berada pada kebijakan, pada birokrasi, atau bahkan pada kepemimpinan itu sendiri. Jika kesenjangan ini terus melebar, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi.

Pertama, publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap birokrasi pemerintah daerah.
Kedua, popularitas pemimpin perlahan ikut terkikis karena dianggap tidak mampu mengendalikan sistem pemerintahan yang dipimpinnya. Dalam banyak kasus di Indonesia, erosi politik seperti ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan, dimulai dari meningkatnya kritik terhadap kinerja pemerintah.

Mesin Lama di Era Kepemimpinan Baru

Salah satu penyebab utama decoupling leadership adalah ketidaksesuaian antara kepemimpinan baru dan struktur birokrasi lama. Birokrasi daerah pada umumnya terbentuk melalui proses politik yang panjang. Banyak pejabat struktural merupakan produk dari konfigurasi kekuasaan sebelumnya.

Ketika pemimpin baru datang dengan visi dan gaya kepemimpinan yang berbeda, tidak semua bagian birokrasi dapat langsung beradaptasi.

Sebagian birokrasi mungkin menunggu arah politik yang lebih jelas. Sebagian lainnya bergerak lambat karena budaya kerja yang telah mengakar lama. Akibatnya muncul situasi yang oleh para analis kebijakan disebut sebagai policy lag—keterlambatan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks ini, figur gubernur dapat terlihat sangat aktif, tetapi dampak kebijakan di lapangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan publik.

Beberapa sektor kebijakan di Maluku Utara menunjukkan dengan jelas bagaimana decoupling leadership bekerja dalam praktik. Masalah jalan rusak misalnya masih menjadi keluhan utama masyarakat. Sekitar 30 persen warga menyebut infrastruktur jalan sebagai persoalan paling mendesak di daerah mereka.

Hal yang sama terjadi pada sektor ekonomi kerakyatan. Kelompok petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil memberikan tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kedua isu ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada narasi kebijakan, tetapi pada kapasitas implementasi. Di sinilah birokrasi memainkan peran yang sangat menentukan.

Tantangan Tahun Kedua

Bagi Sherly Tjoanda, tahun pertama pemerintahan dapat dianggap sebagai fase membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Namun tahun kedua akan menjadi fase yang jauh lebih menentukan: fase konsolidasi birokrasi.

Jika kesenjangan antara kepemimpinan politik dan kinerja birokrasi tidak segera dipersempit, fenomena decoupling leadership dapat berkembang menjadi masalah struktural yang lebih serius.

Sebaliknya, jika reformasi birokrasi berhasil dilakukan—melalui peningkatan disiplin aparatur, koordinasi kebijakan yang lebih efektif, serta percepatan implementasi program—maka popularitas tinggi Sherly dapat berubah menjadi modal transformasi pemerintahan.

Dalam politik pemerintahan daerah, jarang ada pemimpin yang memiliki legitimasi publik setinggi Sherly Tjoanda pada tahun pertama.

Namun legitimasi tersebut hanya akan bermakna jika mampu diterjemahkan menjadi kinerja institusional yang nyata.

Jika tidak, maka sejarah kepemimpinan daerah sering menunjukkan satu pelajaran sederhana: popularitas dapat membawa seorang pemimpin ke puncak kekuasaan, tetapi hanya kinerja pemerintahan yang dapat mempertahankannya di sana.