BERHENTI, TETAP BERTANGGUNGJAWAB

Oleh: HENDRA KASIM

Mahasiswa Program Doktor FH UII Yogyakarta

Gibran, bukan wakil presiden pertama yang mundur dari jabatannya. Sebelumnya, Hatta juga memundurkan diri. Adapun Presiden yang menyatakan mundur, satu-satunya adalah Soeharto.

Tulisan ini, saya tidak ingin mengurai kronologi mundurnya presiden dan wakil presiden, serta motif dibelakangnya. Karena hanya akan menjadikan tulisan ini seperti membangun analisis dengan dasar asumsi tanpa data akurat. Sebagai scholar dibidang hukum terutama hukum tata negara, saya lebih tertarik mengurai desain constitutional accountability presiden dan/atau wakil presiden yang menyatakan mundur.

Kita mulai dari pertanyaan, apakah dalam negara demokrasi konstitusional, pengunduran diri presiden dan/atau wakil presiden merupakan hak pribadi pemegang jabatan, atau tindakan konstitusional yang mengandung konsekuensi pertanggungjawaban kepada pemberi mandat?

Mandat Rakyat Bukan Hak Pribadi

Banyak dari kita sudah tau Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam konteks pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, mandat rakyat dilakukan melalui pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Maka, pemilu bukan sekadar mekanisme pengisian jabatan, tapi sekaligus sumber legalitas konstituisonal dan legitimasi demokratis.

Jean-Jacques Rousseau bilang kekuasaan politik memperoleh legitimasi dari kedaulatan rakyat yang tidak dapat diperlakukan sebagai milik pribadi pihak yang menjalankannya. Sementara itu, Max Weber menerangkan kewenangan seorang pemimpin tidak semata-mata bersumber dari kapasitas personal, tetapi juga dari tatanan legitimasi yang memberikan dasar kewenangan.

Menggunakan perspektif ini, jabatan presiden dan wakil presiden bukan milik pribadi, tapi jabatan publik yang mengandung kewajiban konstitusional menjalankan mandat rakyat dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Konsekuensinya, menyatakan mundur tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab atas kekuasaan yang pernah dijalankan. Secara normatif, dimungkinkan memundurkan diri ditengah jalan sebagaimana ditur dalam Pasal 8A UUD 1945, tapi itu bukan berarti menghapus kewajiban bertanggungjawab kepada publik. Andreas Schelder dalam teori democratic accountability menjelaskan pertanggungjawaban setidaknya dapat dilihat dari dua dimenasi, yaitu answerability – kewajiban menjelaskan tindakan yang diambil, dan enforcemenet –kemungkinan adanya konsekuensi atau penegakan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pengunduran diri presiden dan/atau wakil presiden tidak tepat dipandang sebatas peristiwa administratif, tapi peristiwa konstitusional yang tetap menyisakan kewajiban pertanggungjawaban konstitusional. Dalam negara democratic constitutional, seseorang bisa berhenti dari jabatannya, tapi tidak otomatis menghentikan kewajiban bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan dari kekuasaan yang dimandatkan.

Sampai di sini, sebagian anda pasti mulai rishi, mengapa orang yang mundur tetap harus bertanggungjawab? Bertanggungjawab atas apa? Jawabannya sederhana, sebagai pejabat yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjelaskan kepada rakyat alasan mundur, terutama jika keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan penyelenggaraan pemerintahan, dugaan penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan berkaitan dengan pelanggaran hukum. Hal tersebut semakin penting, jika waktu mundur berada ditengah situasi proses impeachment, sehingga mundur tidak boleh menjadi cara menghindari mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Saya paham keadaan berbeda antara mekanisme impeachment dengan menyatakan mundur. Tapi, mundur bukan berarti menghilangkan kewajiban bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran hukum, yang dimungkinan tetap diproses berdasarkan asas presumption of innocence.

Lebih lanjut, mengenai hak keuangan mantan presiden dan/atau wakil presiden harus berkaitan dengan akuntabilitas pertanggungjawaban. Kaitannya dengan mundur, perlu dinilai secara konstitusional alasan mundur yang berkonsekuensi pada memperoleh atau tidak memperoleh hak keuangan. Hal ini bukan berarti setiap pejabat yang mundur otomatis kehilangan haknya, tidak begitu. Yang harus diatur adalah keadaan hukum dan mekanisme menilai keadaan hukum tersebut, yang berkonsekuensi pada hak itu tetap diperoleh atau kehilangan hak tersebut.

Desain Constitutional Accountability Pasca Mundur

Gagasan yang saya tulis ini tidak dalam maksud melarang presiden dan/atau wakil presiden mundur dari jabatannya. Dalam negara constitutional democratic, mundur tetap harus menjadi bagian dari cara mengakhiri jabatan secara sah. Tapi, hak tersebut tidak boleh mengkahiri seluruh konsekuensi hukum dan politik. Sebab itu, diperlukan desain ketatanegaraan yang menenpatkan memundurkan diri bukan semata peristiwa adminsitratif, tapi peristiwa konstitusional yang mengandung konsekuensi pertanggungjawaban.

Melalui tulisan ini saya mengusulkan beberapa hal: (i) voluntary and informed resignation – mundur harus berdasarkan kehendak pirbadi yang diputuskan secara bebas, sadar, dan tanpa paksanaan, tekanan politik, atau manipulasi keadaan dari pihak lain. Ini penting untuk mencegah pengunduran diri adalah akibat dari tekanan politik apalagi hanya sekadar kompromi politik. Dari situlah, MPR memiliki argumentasi yang cukup untuk melakukan paripurna dalam rangka menilai alasan memundurkan diri. Bukan sekedar menjadi lembaga yang menerima pengunduran diri kemudian memproses pemunduran tersebut tanpa constitutional accountability forum;

(ii) constitutional accountable grounds – Alasan kosntitusional ini tidak boleh numerus calusus. Sebab, menyatakan mundur merupakan fenomena konstitusional yang dapat diprediksi oleh pembentuk konstitusi. Yang paling penting, mengatur larangan alasan politik digunakan dengan cara-cara tidak transpasan sebagai kedok untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusional;

(iii) anti-evasion principle – mundur tidak boleh menjadi cara untuk menghindari proses impeachment. Jika proses impeachment sudah mulai dilakukan di DPR, setidaknya ketika Hak Menyatakan Pendapat disudah diusulkan, maka tidak dibenarkan lagi sikap mundur diambil. Pertanggungjawaban konstitusional melalui impeachment harus terus berlangsung;

(iv) accountability of constitutional mandate – ada kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan yang berasal dari mandat rakyat. Ini harus dilakukan jika menyatakan mundur tanpa proses impeachment. Maka, ada kewajiban menjelaskan dihadapan paripurna MPR mengenai alasan memundurkan diri;

(v) legal certainty and constitutional consequences – memastikan akibat hukum memundurkan diri. Mulai dari MPR mencatat dan mengumumkan ke publik, alasan mundur yang berkonsekuensi jika tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum, serta alasan konstitusional yang sah, maka berkonsekuensi ke pejabat tersebut tidak bisa lagi mengikuti pemilu. Ini penting, karena mundur merupakan peristiwa konstitusional yang mengabaikan mandat rakyat. Tapi, jika alasan mundur berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, maka proses hukum tetap harus berlanjut setelah dinyatakan berhenti serta kehilangan hak keuangan dan administratif sebagai mantan presiden dan/atau wakil presiden jika terbukti terlibat pelanggaran hukum.

Closing Statement

Mundur dari jabatan yang diterima melalui proses pemilu, tidak bisa dipahami sebagai hak pribadi presiden dan/atau wakil presiden. Karena itu, mundur harus dipahami sebagai peristiwa konstitusional, yang mewajibkan pertanggungjawaban. Bukan menjadi jalan keluar dari upaya menghindari tanggung jawab.