Ini Alasan Lima Kader Golkar Halteng Absen di Musda X, Pernyataan Arifin Dibantah

Weda, Hpost - Ancaman pemecatan terhadap lima anggota DPRD yang dilontarkan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut, Arifin Djafar pada beberapa waktu lalu saat menggelar Musda ke-X Partai Golkar Halteng di hotel Tiara, dibantah oleh Kelima anggota DPRD tersebut.

Mewakili kelima anggota DPRD dari Fraksi Golkar yakni Ketua Fraksi Golkar (FP) Zarkasih Zainuddin kepada Halmaherapost.com, Rabu 26 Agustus 2020 mengatakan, semestinya Musda itu menjadi momentum untuk mempersatukan kembali soliditas kader ternyata menjadi salah satu penyebab semakin mempertajam konflik di internal partai.

Menurutnya, H. Sakir Ahmad sebagai Ketua DPD II Golkar Halteng telah gagal membangun komunikasi dan konsolidasi di tingkat kepengurusan maupun dengan unsur penting partai seperti anggota fraksi DPRD. Alhasil, konflik internal yang tidak terselesaikan dan berujung pada ketidakhadiran anggota Fraksi dalam pelaksanaan Musda tersebut.

Musda yang dilakukan itu juga dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan semua komponen dalam partai.

"Pelaksanaan Musda ini hanya untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu untuk terus berkuasa di partai dengan mengabaikan komponen-komponen lain yang sangat berjasa dalam membesarkan partai Golkar di Halteng," ujarnya.

Zarkasih juga menjelaskan selain hal di atas Fraksi Partai Golkar Halteng juga memiliki alasan yang kuat untuk tidak hadir dalam pelaksanaan Musda tersebut:

• Pertama, masalah internal yang belum selesai, dimulai dari pergantian pengurus DPD II dan pengangkatan sebagian besar Plt. Pincam tanpa ada alasan yang jelas dari Ketua DPD II, dilakukan secara sepihak dan telah menodai marwah partai yang menjunjung tinggi demokratisasi dalam pengambilan keputusan.
  Dari sejumlah Plt. Pincam yang diangkat, adalah keluarga dari H. Sakir diantaranya Pincam Weda Utara, Patani Utara serta Pincam Patani dan Patani Timur yang merupakan ayah dan anak.
  Hal ini menunjukkan praktik mengelola partai yang tidak professional dan lebih menunjukkan hasrat dan ego untuk berkuasa. Fraksi juga meragukan keabsahan Musda tersebut karena diikuti oleh pengurus dan Pincam yang diangkat secara sepihak oleh Ketua DPD tanpa mengikuti mekanisme dalam berpartai.

• Kedua, Pelaksanaan Musda tidak melibatkan Organisasi Sayap Partai seperti AMPG, KPPG serta Ormas Pendiri Partai/Tri Karya (PDK Kosgoro 1957, Depicab SOKSI, DPD Ormas MKGR), Hasta Karya ( DPD AMPI, DPD Alhidayah, DPD MDI, DPD SATKAR ULAMARL, DPD HWK) serta Dewan Pembina, yang masing-masing memiliki hak suara dalam Musda.
  Hal ini tentu telah menyalahi aturan main partai dan tidak memiliki legitimasi yang kuat sehingga layak dianggap sebagai Musda yang tidak memiliki keabsahan.

• Ketiga, Panitia Musda yang dibentuk tanpa melihatkan semua komponen di partai, yang kemudian proses penjaringan yang dilakukan tidak transparan, karena terjadwal dimulai tanggal 6-9 Agustus, ternyata baru diumumkan pada tanggal 8 Agustus.
  Ini menunjukkan cara yang tidak etis untuk menutup ruang demokratisasi bagi kader-kader yang potensial berpartisipasi dalam Musda tersebut.
  |Hal ini dianggap sebagai skenario busuk H. Sakir untuk terus berkuasa di Partai, dan membiarkan konflik semakin tajam karena telah mengabaikan kaders lainnya yang membawa kerugian besar bagi partai Golkar di Halteng.

• Keempat, Bupati Halteng Edi Langkara yang juga Wasekjend DPP Golkar sebagai tokoh sentral Golkar di Halteng yang sangat berkontribusi membawa kemenangan besar partai pada Pemilu 2019 dari sebelumnya 3 Kursi menjadi 6 Kursi di DPRD, tidak pernah dikomunikasikan dan dikoordinasikan terkait pelaksanaan Musda oleh Ketua DPD II. Hal ini sangat tidak etis dan mencederai fatsun partai dengan menganggap remeh keberadaan Bupati sebagai Kader terbaik partai yang juga Pembina politik di daerah.
• Kelima, DPD I yang diwakili oleh Arifin Djafar yang semestinya menjadi mediator untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di DPD II hanya menambah beban dengan semakin mempertajam konflik yang ada.

Oleh karena lima Alasan tersebut, pernyataan Arifin disinyalir membawa konflik yang terjadi di DPD I ke ranah DPD II yang pada ujungnya hanya mengorbankan kader di tingkat DPD II dan Pincam.

“Kami mengecam keras pernyataan pemecatan tersebut sebagai upaya memecah belah sesama kader partai Golkar. Dan ini menandakan Arifin tidak paham kondisi Internal yang terjadi di Golkar Halteng,” tegas Zarkasih.

Untuk diketahui Fraksi Partai Golkar DPRD Halteng, Zarkasih Zainuddin, Hairudin Amir, Aswar Salim, Kaderun Karim, Fahris Abdullah.