Tahun 2026, Kota Tidore Kepulauan Siap Punya SDM Pengadaan Barang dan Jasa Terbaik

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya meningkatkan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, saat memimpin pertemuan dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pengadaan barang/jasa, di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, pada Senin, 17 Februari 2025.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kota Tidore Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2025. Diskusi lebih lanjut berfokus pada upaya-upaya strategis yang diperlukan untuk memperkuat kompetensi dalam pengadaan barang/jasa.

Ismail Dukomalamo dalam arahannya mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih diberikan kelonggaran terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pada Tahun 2026, Pemerintah Kota Tidore diharapkan sudah memiliki lebih banyak SDM yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang/jasa.

“Saya berharap Kota Tidore Kepulauan memiliki banyak SDM terkait dengan pengadaan barang/jasa. Dengan begitu, Tidore tidak akan tertinggal dari kabupaten/kota lain di Maluku Utara. Saya yakin dan percaya bahwa Kota Tidore memiliki banyak ASN yang telah memiliki sertifikasi lisensi pengadaan barang dan jasa,” kata Ismail.

Lebih lanjut, Ismail juga menekankan pentingnya seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, PPK, serta bendahara untuk terus meningkatkan kompetensi mereka terkait dengan pengadaan barang/jasa. Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi tantangan di masa mendatang, serta memastikan Kota Tidore memiliki SDM fungsional di bidang pengadaan barang/jasa yang lebih banyak.

“Saya ingin memastikan bahwa di masa depan, pengadaan barang/jasa di Kota Tidore dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih efisien, dan lebih transparan. Oleh karena itu, kami memerlukan SDM yang berkompeten di bidang ini,” ujar Ismail.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tidore, Wahid Saraha, menjelaskan bahwa jabatan fungsional pengadaan barang/jasa sangat penting bagi setiap OPD. Menurutnya, Kota Tidore Kepulauan masih membutuhkan lebih banyak pejabat pengadaan barang/jasa agar dapat memenuhi kebutuhan administrasi dan proses pengadaan di masing-masing OPD.

“Saat ini, Kota Tidore Kepulauan memiliki 13 kuota formasi jabatan fungsional pengadaan barang/jasa yang sudah mendapatkan rekomendasi dari LKPP dan persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Dari jumlah tersebut, enam kuota akan diisi oleh ASN di Bagian UKPBJ Setda yang akan mengikuti ujian kompetensi (Ukom). Masih tersisa tujuh kuota untuk Ukom jabatan fungsional pengadaan barang/jasa,” jelas Wahid.

Wahid juga mengingatkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan hal yang sangat penting dan harus terus dipelajari oleh setiap OPD. Penguatan kapasitas dalam hal ini menjadi kunci untuk kelancaran proses pengadaan di masa mendatang.

"Saya mengharapkan, tujuh kuota yang tersisa ini dapat dimanfaatkan oleh OPD yang memiliki komitmen untuk mendalami pengadaan barang/jasa. Syarat utamanya adalah peserta sudah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa,” ujar Wahid.