Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara menemukan berbagai persoalan dalam pemantauan arus mudik Lebaran 2025.
Dari antrean manual tiket subsidi hingga keterbatasan sarana keselamatan kapal, pemudik di Ternate menghadapi sejumlah tantangan saat bepergian melalui bandara dan pelabuhan.
Kepala Ombudsman Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir, mengungkapkan bahwa program mudik bersubsidi tahun ini menyediakan 11.000 tiket untuk rute antarpulau. Namun, mekanisme pembelian tiket masih menjadi kendala.
"Tiket subsidi harus dibeli dengan antrean manual di sentra penjualan Dishub, berbeda dengan tiket reguler yang sudah berbasis e-ticketing," ujarnya, Kamis, 27 Maret 2025.
Selain itu, pemantauan di Pelabuhan Ahmad Yani dan Bastiong menemukan banyak kekurangan. Di Ahmad Yani, belum ada jalur akses disabilitas dan jalur evakuasi yang jelas. Sementara di Bastiong, jumlah pelampung tidak sesuai dengan dokumen keselamatan, dan hanya ada satu alat pemadam api di ruang mesin.
Kepala Ombudsman Maluku Utara, Ariyani (jilbab) saat meninjau di posko Mudik, Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Kamis 27 Maret 2025 || Foto: Istimewa
"Kondisi toilet penumpang kurang memadai, dan jumlah penumpang hampir melebihi kapasitas angkut, tetapi kapal tetap diizinkan berlayar," tambahnya.
Di Pelabuhan Ferry ASDP, program mudik gratis justru terkendala keterlambatan anggaran pembelian tiket, menyebabkan keberangkatan molor hingga sore.
"Bahkan, hanya tiga dari enam rute yang bisa dilayani karena keterbatasan dana," kata Iriyani.
Sementara itu, speedboat di Pelabuhan Semut Mangga Dua masih banyak yang belum memiliki alat pemadam api, kotak P3K, dan pelampung cincin.
"Tiket speedboat tidak mendapat subsidi, dan meski pembelian sudah bisa lewat aplikasi online, banyak penumpang yang tetap antre manual karena kurangnya sosialisasi," ujarnya.
Di Bandara Babullah, Ombudsman mencatat minimnya fasilitas untuk penumpang prioritas seperti lansia dan ibu hamil.
"Belum ada kursi tunggu khusus dan jalur evakuasi yang jelas, sementara petugas kesehatan juga tidak selalu siaga di posko mudik," ungkapnya.
Ombudsman meminta pemerintah daerah segera membenahi berbagai masalah ini agar arus mudik lebih lancar dan aman.
"Kami mendorong langkah cepat untuk memastikan pemudik bisa bepergian dengan nyaman dan selamat," tutup Iriyani.