Kantor DPRD Halmahera Selatan dan Akses ke Masjid Ditutup Gegara Lahan Tak Dibayar

Kantor DPRD Halmahera Selatan dipalang oleh warga pada Sabtu, 26 April 2025, sebagai buntut dari belum dibayarnya lahan yang digunakan untuk kantor tersebut sejak tahun 2007.

Tidak hanya kantor DPRD, akses jalan menuju sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Masjid Raya juga ditutup oleh pemilik lahan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Daerah (Pemda), yang dinilai abai dalam menyelesaikan masalah pembayaran.

Pemilik lahan, Bakri Marengkeng, menjelaskan bahwa aksi pemalangan ini dilakukan untuk menuntut pembayaran atas lahan yang digunakan untuk Kantor DPRD dan jalan akses yang sudah digunakan pemerintah sejak hampir dua dekade lalu.

Menurutnya, lahan yang digunakan untuk jalan tersebut juga merupakan miliknya, namun hingga kini belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah daerah.

"Saya sudah beberapa kali datang ke Pemda dan DPRD, tetapi tidak ada jawaban pasti. Karena itu, saya terpaksa melakukan pemalangan ini agar ada perhatian serius terhadap masalah ini," ungkap Bakri.

Bakri menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk Kantor DPRD memiliki luas sekitar 1 hektar, mencakup area dari pagar depan hingga pintu utama kantor. Sementara itu, lahan yang digunakan sebagai akses jalan memiliki panjang sekitar 300 meter.

Bakri menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan mengenai pembayaran ganti rugi, ia dan warga pemilik lahan lainnya akan terus melakukan pemalangan hingga tercapai kesepakatan yang memadai.

"Jika tidak ada kejelasan, kami akan terus melakukan pemalangan sampai ada titik temu dan kesepakatan soal pembayaran lahan ini," tegasnya.