DPRD Halmahera Selatan Soroti Rekrutmen Tenaga Kerja Tambang yang Abaikan Warga Lokal

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Irawan Adam, menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah Halmahera Selatan.

Irawan menyampaikan bahwa sorotan ini merupakan bentuk protes terhadap praktik rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Ia menilai, mekanisme perekrutan yang ada saat ini cenderung tertutup dan hanya menguntungkan pihak luar.

“Rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan tambang yang beroperasi saat ini hanya sebatas formalitas dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal. Apalagi dengan mekanisme yang hanya memprioritaskan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu,” ujar Irawan.

Sebagai Sekretaris Fraksi APSI dan anggota Komisi II DPRD Halsel yang membidangi ketenagakerjaan, Irawan juga menyoroti pentingnya keakuratan data terkait serapan tenaga kerja.

Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai instansi teknis harus memiliki data yang valid mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan tambang tersebut.

“Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka di Halsel, Disnaker harus memiliki data akurat terkait serapan tenaga kerja, baik dari kalangan lokal maupun asing. Tanpa data yang valid, sulit untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perusahaan tambang terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah ini,” tambahnya.

Irawan juga menekankan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skilled labor), tetapi juga memberikan ruang bagi tenaga kerja tanpa keterampilan (non-skilled labor) untuk mendapatkan pekerjaan.

“Tenaga kerja non-keterampilan justru harus menjadi prioritas. Setelah direkrut, mereka bisa diberikan pelatihan atau training oleh perusahaan agar siap bekerja. Dengan begitu, masyarakat lokal bisa lebih merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan tambang,” pungkasnya.

Irawan berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas dalam mengawasi dan mengevaluasi proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan perusahaan, agar keberadaan industri tambang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Halmahera Selatan.