Pemerintahan
Janji Jadi Bukti: 100 Hari Kerja Sherly-Sarbin yang Bikin Maluku Utara Bangkit!
Genap 100 hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe (Sherly-Sarbin) menyampaikan laporan terbuka kepada publik.
Dalam pidato reflektifnya, Sherly menegaskan bahwa seluruh program prioritas yang dijanjikan saat kampanye telah mulai dijalankan secara nyata.
"Hari ini, saya tidak datang membawa janji baru. Saya datang membawa bukti bahwa janji kami bukan sekadar kata, tapi arah kerja," ujar Sherly dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Mei 2025.
Sherly menyebut tiga janji dasar yang menjadi fondasi pemerintahannya bersama Sarbin: Pendidikan gratis dan adil, Layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, dan Pengentasan kemiskinan melalui konektivitas antarpulau. Ketiganya kini telah memiliki wujud implementasi, bukan lagi wacana.
Langkah pertama diambil dengan mendorong percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur. Menteri Kesehatan diajak meninjau langsung kondisi fasyankes, sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan RSUD di kedua wilayah tersebut.
Melalui kerja sama dengan BPJS, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani komitmen Universal Health Coverage (UHC). Mulai 1 Juni 2025, layanan UHC akan berlaku parsial dan efektif penuh 10 Juni 2025. Dengan cukup menunjukkan NIK, warga dapat mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama. Pada 6 Maret 2025, Gubernur Sherly resmi mencabut pungutan komite sekolah. Dana BOSDA sebesar Rp34 miliar telah dianggarkan, dengan Rp6,1 miliar sudah dicairkan.
Langkah konkret lain adalah menghapus seluruh tunggakan uang komite siswa. Sebanyak 2.330 ijazah yang tertahan di sekolah telah dikembalikan. Mulai Juli, sekolah swasta dan madrasah juga akan menerima BOSDA.
Selain itu, Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp63,3 miliar dari APBD untuk membangun dan merehabilitasi 64 sekolah (SMA, SMK, SLB), dan 54 sekolah tambahan didanai APBN.
Program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2025, sebagai bagian dari 100 daerah pelaksana pendidikan inklusif nasional.
Pemprov Maluku Utara meluncurkan Beasiswa Maluku Utara Bangkit bekerja sama dengan 27 kampus lokal. Selain itu, sinergi dengan LPDP membuka akses ke 53 negara tujuan bagi putra-putri Malut, dengan target universitas top 100 dunia (program reguler) dan top 200 (program afirmasi), serta kampus dalam negeri berakreditasi A.
Dalam hal tanggap sosial, Pemprov memberi bantuan cepat pada korban puting beliung di Guraping, Oba Utara (17 Mei). Operasi pasar digelar di kabupaten/kota terdampak lonjakan harga.
Menjelang Idulfitri, 21 armada kapal disiapkan untuk program subsidi 50% tiket mudik di 20 trayek laut. Untuk 1.076 jemaah haji, disediakan uang saku masing-masing Rp1 juta dan pesawat carter menuju embarkasi Makassar.
Untuk mendorong ekonomi rakyat, Pemprov menggelar bursa kerja (job fair) dengan 21 perusahaan, menawarkan 3.244 lowongan yang diserbu 12.252 pelamar.
Dalam hal investasi, Pemprov menandatangani MoU dengan Polda Malut dan Kodam XV/Pattimura guna menjamin keamanan investasi dan masyarakat, serta menggandeng Kejati untuk pendampingan hukum.
Program magang ke Jepang juga dibuka untuk mendorong transfer skill bagi tenaga kerja muda Maluku Utara.
Usulan jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun saat ini dalam tahap finalisasi di Kementerian PUPR.
Di sektor kelautan, program pemberdayaan nelayan diluncurkan dengan nilai Rp50 miliar untuk pengadaan alat tangkap, cold storage, pabrik es, dan bibit rumput laut—berpusat di Kampung Nelayan Modern Dufa-dufa.
Sebanyak 700 rumah layak huni disiapkan, termasuk renovasi dapur sehat dan penyediaan air bersih.
Reformasi birokrasi dimulai dari disiplin dan integritas aparatur. Sebanyak 1.394 PPPK baru diangkat untuk memperkuat pelayanan dasar.
Teknologi palm vein diterapkan untuk memastikan kehadiran ASN bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
Gubernur Sherly mengakhiri refleksi 100 hari kerja dengan mengutip mimpi besar almarhum Benny Laos: agar Maluku Utara menjadi provinsi yang berdiri tegak, bermartabat, dan berdaulat atas pelayanannya sendiri.
"Seratus hari memang singkat, tapi cukup untuk menyalakan obor perubahan. Tugas kami berikutnya adalah menjaga api ini tetap menyala," ucap Sherly.
Ia menegaskan komitmennya dengan Sarbin untuk terus bekerja dengan menjadikan Asta Cita Presiden Prabowo sebagai kompas pembangunan daerah: memperkuat ketahanan pangan, mencerdaskan SDM, dan menghadirkan keadilan nyata demi peningkatan kualitas hidup rakyat Maluku Utara.