Satgas PMPPUKR Morotai: Serangan Privasi Bupati Lewat Medsos Harus Diwaspadai

Ketua Satuan Tugas Pendampingan, Monitoring, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Satgas PMPPUKR), Saiful Paturo, menyoroti maraknya akun-akun anonim atau anomali yang menyerang privasi kepala daerah di media sosial.

Ia mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengambil peran lebih strategis dalam mengantisipasi fenomena tersebut.

Saiful menyampaikan bahwa di era digital saat ini, kebijakan publik pemerintah daerah kerap menjadi bahan diskusi terbuka di ruang maya. Menurutnya, keterlibatan publik dalam merespons kebijakan merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

“Partisipasi publik tentu hal yang positif. Namun, kita juga harus waspada terhadap munculnya kritik yang tidak sehat, terutama dari akun-akun yang memiliki identitas ganda atau tidak jelas,” ujar Saiful.

Ia menjelaskan bahwa akun-akun semacam ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga kerap menyebarkan informasi menyesatkan, melakukan provokasi, hingga berpotensi memecah belah kerukunan sosial.

Melihat tren tersebut, Saiful menilai perlunya langkah antisipatif yang lebih terorganisasi. Ia mendorong agar Kesbangpol dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk jejaring intelijen daerah, untuk mendeteksi potensi gangguan terhadap stabilitas sosial dan politik.

“Kesbangpol perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga, seperti dengan kepolisian dan kejaksaan, serta memanfaatkan fasilitas Command Center milik pemerintah daerah secara mandiri,” ujarnya.

Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti membungkam kritik warga negara. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tetap terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat selama disampaikan secara bertanggung jawab.

“Kami tidak apatis terhadap pendapat masyarakat. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari demokrasi. Namun, akun-akun anomali yang terorganisir dan memiliki motif provokatif perlu diwaspadai karena dapat mengganggu ketertiban sosial,” tegasnya.

Sebagai penutup, Saiful mengingatkan bahwa Kesbangpol memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ruang publik yang sehat, khususnya dalam membangun komunikasi politik yang etis dan bermartabat.

“Saya berharap Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat serta menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat dan beradab,” pungkasnya.