Panja DPRD Maluku Utara Kawal Tindak Lanjut LHP BPK secara Serius

Panitia Kerja (Panja) DPRD Maluku Utara memastikan akan menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi daerah setempat tahun anggaran 2024.

Ketua Panja DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, menyatakan bahwa Panja dibentuk sebagai respons atas temuan BPK yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut serius dari pemerintah daerah.

“Kami akan mengkaji dan mengoreksi seluruh temuan BPK. Selanjutnya, Panja akan memanggil dinas-dinas teknis yang tercantum dalam LHP untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan langkah tindak lanjut mereka,” ujar Muksin di Kantor DPRD, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurut Muksin, tugas utama Panja adalah memastikan bahwa seluruh rekomendasi dalam LHP BPK ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu. Selain itu, Panja juga berperan dalam mengawal upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Panja bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga instrumen untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel,” jelas politkus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Muksin menjelaskan bahwa Panja akan bekerja selama 14 hari, dengan agenda utama meliputi pendalaman isi LHP, rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta penyusunan rekomendasi.

“Setelah masa kerja berakhir, Panja akan menyusun laporan dan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan diteruskan kepada Pemprov Maluku Utara,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD akan mengawal proses ini secara maksimal agar tidak ada rekomendasi BPK yang diabaikan.

“Kami akan mengupayakan hasil terbaik demi kepentingan masyarakat dan perbaikan sistem keuangan daerah ke depan,” pungkasnya.