DKP Maluku Utara Dorong Kemandirian Nelayan Lewat Program Kampung Merah Putih

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara berencana membangun enam Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Setiap lokasi pembangunan diperkirakan akan menerima anggaran sekitar Rp22 miliar, sehingga total nilai proyek mencapai Rp132 miliar.

Kepala DKP Maluku Utara, Fauzi Momole, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian terkait model pengelolaan kampung nelayan, apakah akan dijalankan oleh individu maupun kelompok masyarakat.

“Belum bisa kami pastikan sekarang. Yang jelas, nanti akan dilihat dari sisi pemanfaatannya,” ujar Fauzi, Jumat, 11 Juli 2025.

Ia menjelaskan, pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan difokuskan melalui wadah yang berkelanjutan, seperti koperasi desa atau lembaga berkompeten di bidang perikanan.

Pendekatan ini dianggap penting agar program dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Enam lokasi pembangunan program ini tersebar di berbagai wilayah, yakni Desa Bajo di Kepulauan Sula, Wasileo di Halmahera Timur, Lolea di Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Loloda di Halmahera Utara, dan Tuada di Halmahera Barat.

Dari enam titik tersebut, lima akan difokuskan pada pengembangan perikanan tangkap, sementara satu lokasi di Halmahera Barat berbasis budidaya perikanan.

Fauzi berharap program Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendorong kemandirian nelayan.

“Harapan kami, masyarakat pesisir bisa lebih mandiri dan memiliki sarana yang mendukung aktivitas perikanan secara berkelanjutan,” katanya.