Tiga Fokus Utama Pemkot Ternate di APBD-P 2025

Pemerintah Kota Ternate menegaskan bahwa pelunasan utang Universal Health Coverage (UHC) ke BPJS Kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025 serta KUA-PPAS APBD Induk 2026.

Selain utang UHC, dua agenda lain yang menjadi fokus adalah penyesuaian gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta pembangunan menara Masjid Raya.

"Rapat konsultasi hari ini membahas dampak efisiensi sesuai Inpres dan Perpres Nomor 1 Tahun 2025, yang akan berlanjut hingga minggu kedua Agustus. Karena itu, pemerintah bersama DPRD dan OPD terkait segera menyusun langkah teknis," ujar Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, usai rapat di kantor DPRD Kota Ternate, Senin 14 Juli 2025.

Rizal menegaskan, utang UHC Pemkot Ternate ke BPJS Kesehatan yang belum terbayar sejak 2024 akan dianggarkan bertahap. Dari total utang sebesar Rp15 miliar, Rp6 miliar dialokasikan pada APBD Perubahan 2025, sementara sisanya akan diselesaikan pada APBD Induk 2026.

"Selain penyelesaian utang UHC, penyesuaian gaji dan TPP PNS juga menjadi prioritas dalam pergeseran postur anggaran," tambah Rizal.

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, menekankan pentingnya penyelesaian utang UHC yang bersumber dari efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan komitmen serius agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.

"Utang UHC ini dampak langsung dari kebijakan efisiensi. Pemerintah harus segera menyelesaikan agar tidak mengganggu pelayanan publik," tegas Rusdi