Kesbangpol Maluku Utara Dampingi Survei IHaI dan Dorong Pembentukan Satgas Premanisme

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.

Dua langkah utama yang kini menjadi fokus Kesbangpol adalah mendampingi pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah di seluruh kabupaten/kota.

Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur nasional untuk menilai tingkat harmoni sosial, kerukunan antarumat beragama, dan kohesi antarkelompok masyarakat. Kesbangpol Provinsi Maluku Utara terlibat langsung dalam pendampingan pelaksanaan survei tersebut di berbagai daerah untuk memastikan prosesnya berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan kondisi sosial yang sebenarnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria, menegaskan pentingnya survei ini sebagai dasar perumusan kebijakan publik di bidang sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa survei ini menghasilkan data yang akurat dan representatif, sehingga bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa,” ujarnya.

Selain fokus pada pendampingan survei, Kesbangpol juga mendorong percepatan pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh perlunya respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh tindakan premanisme maupun aktivitas ormas yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Satgas ini akan bertugas sebagai wadah koordinatif lintas sektor untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan gangguan sosial secara terpadu.

Salah satu daerah yang sudah merespons cepat adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah telah dibentuk dan saat ini tengah menunggu persetujuan Bupati.

Langkah tersebut diapresiasi oleh Kesbangpol Provinsi sebagai contoh konkret implementasi arahan pusat dan provinsi di tingkat kabupaten.

Dalam rangka memantau langsung perkembangan pembentukan Satgas di daerah, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Takdir Ali Mahmud, menghadiri pertemuan koordinasi bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri di Halmahera Tengah, Rabu, 16 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Takdir menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan menegaskan pentingnya peran ormas dalam menjaga stabilitas sosial.

“Kami mendorong agar ormas di Maluku Utara ikut menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan. Stabilitas keamanan bukan semata-mata tanggung jawab aparat, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kesbangpol Provinsi Maluku Utara melalui pendampingan survei IHaI dan pembentukan Satgas Premanisme menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun daerah yang aman, damai, dan inklusif.

Kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di seluruh wilayah Maluku Utara.