Wali Kota Tidore Kepulauan Luncurkan Sistem Baru, Nasib ASN Kini Ditentukan Kinerja

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa kinerja akan menjadi penentu utama karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disampaikannya saat menandatangani Komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam rangka penerapan sistem Manajemen Talenta ASN berbasis merit di seluruh instansi daerah.

Penandatanganan komitmen ini dilakukan dalam rangkaian Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI, bertempat di Swiss-Belhotel Manado, Jumat, 18 Juli 2025.

Wali Kota menyatakan bahwa ke depan, nasib setiap ASN tidak lagi ditentukan oleh kedekatan atau senioritas, melainkan semata-mata oleh kinerja dan kompetensi.

“Saat ini bukan zamannya lagi ASN bekerja setengah hati. Kinerja akan jadi penentu utama. Jika tidak bisa mengikuti, silakan mundur. Kita butuh birokrasi yang gesit, adaptif, dan profesional,” tegas Muhammad Sinen.

Kegiatan ini turut dihadiri kepala daerah dari seluruh wilayah kerja BKN Regional XI. Tujuannya adalah mempercepat penerapan Manajemen Talenta ASN berbasis sistem merit di seluruh instansi daerah. Sistem ini menempatkan ASN sesuai keahliannya, serta memberi ruang bagi pengembangan karier berbasis prestasi, bukan koneksi.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menerapkan sistem tersebut secara penuh mulai September 2025.

“Kami percaya, sistem ini akan mendorong ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya. Tidak ada lagi promosi tanpa prestasi. Kami akan siapkan langkah-langkah teknisnya bersama BKPSDM,” ujarnya.

Ia juga meminta Kepala BKPSDM Kota Tidore segera berkoordinasi dengan BKN agar setiap kebijakan bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan terukur.

Sementara itu, Kepala BKN, Prof. Dr. Zuldan Arif Fakrulloh, dalam paparannya menyatakan bahwa ASN adalah jantung birokrasi, dan kepala daerah adalah komandannya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemimpin daerah dan sistem merit dalam menentukan arah reformasi birokrasi.

“Jika kepala daerah dan ASN bersatu dalam sistem yang objektif, maka pembangunan nasional akan melesat. Saat ini ada lebih dari 5,2 juta ASN, 70 persen di antaranya PNS dan 30 persen PPPK. Sebagian besar—77 persen—bekerja di daerah,” jelasnya.

Ia juga menantang seluruh kepala daerah untuk mulai menerapkan sistem ini paling lambat September 2025, sekaligus mengingatkan bahwa setiap promosi, mutasi, maupun demosi ASN akan sepenuhnya berbasis kinerja individu.

“Kami minta Kepala BKPSDM menjadi mitra aktif dalam menyusun perencanaan dan anggaran manajemen talenta. Tidak ada ruang untuk ASN yang tidak perform,” tandasnya.

Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala daerah yang hadir. Hal ini menjadi penanda bahwa perubahan besar tengah dimulai. Bagi ASN di Kota Tidore Kepulauan, ini adalah momentum untuk membuktikan kemampuan dan loyalitas pada tanggung jawabnya.

Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan kembali bahwa pihaknya akan mengawal penuh pelaksanaan sistem ini, dan memastikan seluruh ASN menjalankan perannya dengan integritas.

“Kita tidak sedang main-main. ASN yang tidak siap berubah, akan tertinggal. Yang siap bekerja dan berinovasi, akan diberi ruang berkembang,” pungkasnya.