Geruduk Kantor Bupati, Nelayan Morotai Ancam Bakar Kapal dan Lawan Mafia BBM

Ratusan mahasiswa dan nelayan menggeruduk Kantor Bupati Pulau Morotai pada Senin, 25 Agustus 2025. Mereka menuntut pemerintah daerah segera menindak mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta menstabilkan harga ikan yang terus merugikan nelayan lokal.

Dalam aksi tersebut, Ketua Nelayan Kecamatan Morotai Timur, Yanto Ali, menegaskan bahwa mafia BBM telah memperburuk keadaan nelayan di tengah anjloknya harga ikan.

“Hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan nelayan di Morotai. Kami meminta Bupati, Wakil Bupati, dan aparat penegak hukum segera menyikapi persoalan mafia BBM. Banyak mafia BBM yang menyusahkan nelayan,” tegas Yanto.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2024 nelayan Morotai berhasil meningkatkan hasil tangkapan ikan dan bahkan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,7 miliar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun, pencapaian tersebut tidak dibarengi dengan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab penting bagi Pemda dan DPRD Pulau Morotai agar lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan lokal,” tambahnya.

Selain menyoroti mafia BBM dan harga ikan, Yanto juga memprotes keberadaan kapal-kapal Pakura milik PT Nutrindo yang kerap beroperasi di wilayah tangkapan nelayan lokal. Padahal, sesuai aturan, kapal tersebut hanya boleh beroperasi di atas 60 mil laut.

“Ini ancaman besar. Aktivitas kapal Pakura PT Nutrindo dalam jarak 5–12 mil jelas merugikan nelayan Morotai. Bahkan praktik ilegal ini menjadi penyebab menurunnya populasi tuna di Morotai,” ungkapnya.

Yanto memperingatkan adanya potensi konflik di lapangan jika pemerintah daerah dan DPRD tidak segera mengambil langkah tegas.

“Kalau Pemda tidak menyikapi masalah ini, maka kami, nelayan Morotai, akan bertindak tegas dengan membakar kapal-kapal Pakura yang diduga milik PT Nutrindo,” serunya di tengah aksi.

Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah daerah menstabilkan harga ikan tuna yang terus merosot. Mereka menilai situasi yang terjadi membuat nelayan Morotai berada dalam tekanan berat dan membutuhkan perhatian serius dari Pemda maupun DPRD.