Demo di Halmahera Barat, Semahabar Ternate Soroti Kebijakan Pemkab

Organisasi Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (Semahabar) Kota Ternate menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Halmahera Barat, Kamis, 4 September 2025.

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar) yang dinilai merugikan masyarakat.

Ketua Umum Semahabar Kota Ternate, Gusti Ramli, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap arah kebijakan daerah yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

“Kami datang ke Halmahera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut sikap tegas dari para wakil rakyat serta pemerintah daerah. Jangan terus bersembunyi di balik alasan yang tidak berdasar tanpa bukti,” ujar Gusti di hadapan massa aksi.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah rencana pemindahan Rumah Sakit Pratama (RSP) dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu. Semahabar menilai keputusan itu tidak logis dan cacat secara formil.

“Sudah jelas bahwa lokasi RSP ditetapkan di Kecamatan Loloda oleh Kementerian Kesehatan. Tentu ada dasar dalam penetapan itu. Tapi mengapa tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain tanpa dasar hukum yang jelas? Kami menduga ada kepentingan tertentu di balik keputusan ini,” tegas Gusti.

Ia juga menuntut agar Bupati Halmahera Barat mencopot Kepala Dinas Kesehatan karena diduga terlibat dalam proses pemindahan lokasi rumah sakit tersebut. Jika tidak, kata Gusti, Bupati sebaiknya mundur karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

“Kami ingin pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat, bukan yang bermain-main dengan kebijakan publik,” tambahnya.

Dalam aksi itu, Semahabar juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, seperti:

Pemerataan beasiswa bagi mahasiswa asal Halmahera Barat,

Pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk perlindungan dan pengembangan komoditas lokal,

Pencabutan izin operasional PT Tri Usaha Baru (TUB) dan PT Geodipa,

Serta penyelesaian persoalan layanan telekomunikasi dan akses air bersih di wilayah-wilayah terpencil.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Halmahera Barat, James Uang, sempat menemui massa aksi. Meski terlihat emosi, ia menyatakan bahwa semua aspirasi mahasiswa akan ditampung dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa tentu akan kami pelajari. Pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik,” kata Bupati singkat sebelum kembali ke dalam kantor.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan massa membubarkan diri dengan damai setelah menyampaikan tuntutannya.