Pemkab Halmahera Selatan Pastikan APBD-P 2025 Tepat Sasaran, Ini Penegasan Wabup

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan memastikan bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025 dirancang secara tepat sasaran dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dalam rapat paripurna ke-39 masa persidangan III DPRD Halsel, Kamis, 4 September 2025.

Wabup Helmi hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan jawaban resmi pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas APBD-P 2025. Dalam penyampaiannya, Helmi menyatakan bahwa kebijakan anggaran yang disusun tidak hanya realistis, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak langsung pada pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah memastikan APBD-P 2025 disusun secara terukur, akuntabel, dan tepat sasaran. Fokus utama diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Helmi.

Helmi menjelaskan bahwa prioritas belanja dalam APBD-P 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal sesuai potensi wilayah.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di masyarakat secara bertahap namun konsisten.

Menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wabup menyatakan sependapat bahwa peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi dan jasa harus menjadi prioritas. Ia mendorong BPKAD untuk segera mengambil langkah strategis dalam penagihan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Helmi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dan tidak menimbulkan persoalan teknis atau administratif.

Kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Helmi menyampaikan bahwa belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp135,49 miliar atau sekitar 11 persen.

Anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran gaji: 1.343 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 178 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyesuaian gaji dan tunjangan ASN.

Selain itu, terdapat tambahan belanja barang dan jasa sebesar Rp37,3 miliar untuk kegiatan prioritas dan hibah sarana prasarana masyarakat.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra, Wabup membeberkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini meningkat sebesar Rp32,5 miliar.

Kenaikan ini bersumber dari: Pajak restoran dan hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Opsen PKB dan BBNKB, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Pendapatan dari BLUD RSUD.

Helmi menegaskan bahwa kinerja OPD akan terus dievaluasi secara berkala agar pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal dan efisien.

Menanggapi Fraksi Golkar, Perjuangan Demokrat, dan Amanat Persatuan Indonesia, Wabup menyampaikan bahwa pemerintah daerah sejalan dengan dorongan untuk: Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, Meningkatkan transparansi hibah, Mendorong efektivitas dan efisiensi program pembangunan.

“Semua kebijakan pembangunan harus terukur dan bertanggung jawab. Komitmen kami jelas: APBD-P 2025 harus menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” ujar Helmi.

Di akhir penyampaiannya, Helmi kembali menegaskan komitmen Pemkab Halsel untuk menjalankan APBD-P secara profesional, transparan, dan fokus pada prioritas pembangunan.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama. Kami harap, dengan dukungan DPRD, pelaksanaan APBD-P 2025 dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.