Pemerintah
APBD Halmahera Selatan 2026 Capai Rp3,1 Triliun, Ini Rinciannya
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,1 triliun.
Rancangan anggaran tersebut telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, dalam rapat paripurna pada Jumat (12/9).
Dalam pidatonya, Helmi menyampaikan harapan besar agar dokumen KUA-PPAS APBD 2026 ini bisa menjadi acuan utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
“Dokumen KUA-PPAS APBD 2026 kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi DPRD untuk membahas anggaran secara lebih rinci dan terarah,” ujar Helmi.
Berikut rincian anggaran yang dirancang dalam KUA-PPAS APBD 2026: Pendapatan transfer daerah diperkirakan sebesar Rp1,446 triliun, Belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,702 triliun, Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp250 miliar.
Helmi juga menjelaskan tema pembangunan yang diusung dalam APBD 2026. Fokus utama diarahkan pada transformasi agromaritim serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendanaan ini juga akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan di Halmahera Selatan.
“Tema pembangunan kami adalah transformasi agromaritim dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan dukungan peningkatan SDM dan pengurangan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud, yang memimpin rapat, menyatakan bahwa setelah menerima dokumen KUA-PPAS, DPRD akan segera melakukan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dokumen ini akan kami bahas lebih mendalam di tingkat tim Banggar dan TAPD agar penyusunan APBD berjalan efektif dan sesuai kebutuhan daerah,” ungkap Fadila, sebelum menutup sidang paripurna.
Dengan selesainya penyampaian dokumen KUA-PPAS ini, proses penyusunan APBD Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahun anggaran 2026 resmi dimulai, membuka harapan bagi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.