Maluku Utara Fokus Perbaiki 700 RTLH di Enam Wilayah Prioritas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memprioritaskan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan target perbaikan dan pembangunan 700 unit sepanjang tahun 2025.

Program ini difokuskan di enam wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan paling mendesak terhadap intervensi perumahan.

Enam wilayah tersebut meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Penetapan ini didasarkan pada data Elektronik Rumah Tidak Layak Huni (E-RTLH) yang mencatat sebanyak 50.758 unit RTLH di Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, 42.381 unit belum masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kondisi ini menunjukkan adanya backlog perumahan yang cukup besar dan membutuhkan penanganan lintas sektor secara terpadu,” ujar Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Hotel Bela Ternate, Jumat, 12 September 2025.

Sarbin menekankan bahwa persoalan hunian tidak layak bukan sekadar soal kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, kesejahteraan, hingga ketahanan sosial masyarakat.

“Kebutuhan perumahan sangat mendesak, sementara kawasan kumuh di berbagai daerah juga masih membutuhkan perhatian serius,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan dan perbaikan 700 unit RTLH pada tahun 2025. Program ini mencakup tiga komponen utama, yakni: pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah yang sudah ada, serta pembangunan dapur sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sarbin menambahkan, rumah layak huni merupakan investasi jangka panjang dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Rumah yang layak akan berdampak positif terhadap ketahanan keluarga, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program ini harus kita laksanakan secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan fokus pada enam wilayah prioritas, Pemprov Maluku Utara berharap program perbaikan 700 unit RTLH dapat menjadi langkah nyata dalam mengurangi angka kemiskinan, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah provinsi.