Pendapatan PBBP2 Halmahera Timur Turun, Pemda Tetap Optimis Capai Target

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp535.525.687,00 hingga 31 Agustus 2025.

Meski angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Pemda tetap optimis target penerimaan sebesar Rp1 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun.

Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Halmahera Timur, Ismail Addin, mengatakan bahwa penurunan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian tarif PBBP2 sesuai dengan regulasi baru, namun partisipasi masyarakat dalam membayar pajak justru mengalami peningkatan.

“Dibandingkan tahun lalu, memang terjadi penurunan sekitar 30 persen. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat. Jika sebelumnya rata-rata pembayaran sekitar Rp50 ribu, tahun ini menjadi Rp30 ribu,” ujar Ismail, Rabu, 17 September 2025.

Ismail menyebut, hingga akhir Agustus 2025, realisasi penerimaan PBBP2 sudah mencapai 50 persen dari total target yang ditetapkan dalam APBD. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong optimalisasi pendapatan hingga Desember mendatang.

“Kami tetap optimis target Rp1 miliar akan tercapai. Masih ada waktu beberapa bulan untuk mengejar sisa target. Sosialisasi ke masyarakat juga terus kami lakukan,” tambahnya.

Penurunan tarif PBBP2 ini, lanjut Ismail, didasarkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

“Tujuan penyesuaian tarif ini adalah untuk meringankan beban masyarakat, bukan semata-mata mengejar nominal. Karena itu, meski nilai rata-rata turun, kami melihat ada peningkatan dari sisi kepatuhan,” jelasnya.

Pemerintah daerah berharap tren positif ini dapat terus berlanjut, sehingga target penerimaan PBBP2 sebesar Rp1 miliar dapat terealisasi sepenuhnya hingga tutup tahun 2025.