1. Beranda
  2. Headline
  3. Kabar

Pemerintah

PUPR Maluku Utara Bergerak Cepat Tindak Lanjuti Pertemuan Gubernur dengan LKPP

Oleh ,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menindaklanjuti hasil pertemuan antara Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiga.

Diketahui, langkah strategis ini dilakukan guna mempercepat penerapan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Langkah konkret diwujudkan melalui koordinasi langsung antara PUPR Maluku Utara dengan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP yang berlangsung di Lantai 3 Kantor LKPP, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman, berdiskusi secara intensif dengan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendy Dharma Saputra. Fokus pembahasan meliputi penerapan Kontrak Payung, Konsolidasi Pengadaan, serta penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 (Katalog Konstruksi) dalam proses pengadaan infrastruktur di daerah.

“Kami menerima arahan penting dari LKPP untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), terutama dalam hal kontrak payung, konsolidasi, dan penerapan Katalog Konstruksi Versi 6. Pendampingan dari LKPP sangat kami perlukan agar semua proses berjalan optimal,” ujar Risman.

Risman menambahkan, tim teknis yang dibentuk LKPP akan memberikan bantuan teknis, masukan strategis, serta percepatan proses pengadaan di Dinas PUPR Maluku Utara.

“Dengan dukungan ini, kami optimis tujuan kontrak akan terpenuhi dengan baik dan hasil pembangunan daerah dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna akhir,” jelasnya.

Selain itu, Risman menegaskan komitmen pihaknya untuk segera mengajukan surat resmi permohonan pendampingan kepada LKPP agar proses kolaborasi ini dapat segera terlaksana.

“Kami ingin memastikan bahwa pengadaan barang/jasa di sektor konstruksi tidak hanya cepat dan tepat, tapi juga berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik sesuai harapan Ibu Gubernur,” pungkasnya.

Berita Lainnya