Gubernur Sherly Perbaiki Data Pendidikan Maluku Utara, Dimulai dari Dapodik!

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan langkah awal perbaikan pendidikan di daerah ini dimulai dari pembenahan data.

Puluhan ribu anak usia sekolah tercatat belum mengenyam pendidikan, sementara ribuan data siswa masih berstatus residu alias tidak valid. Kondisi ini membuat bantuan kerap salah sasaran dan kualitas sekolah sulit berkembang.

“Dengan data yang bersih, Maluku Utara bisa memastikan setiap anak punya kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi,” ujar Sherly dalam keterangan resminya, kepada Rabu 1 Oktober 2025.

Pemprov Malut bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menandatangani Nota Kesepakatan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perjanjian ini mencakup empat agenda besar: pembersihan seluruh data residu siswa, penerapan rapor digital sekolah untuk pemantauan mutu secara real-time, pemetaan sekolah di bawah standar guna intervensi rehabilitasi maupun distribusi guru, serta penguatan akses pendidikan di wilayah kepulauan lewat pengembangan SMA Terbuka dan Rumah Pendidikan.

Menurut Sherly, validitas Dapodik menjadi kunci agar penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, hingga pembangunan sekolah lebih tepat sasaran.

“Akibat data yang amburadul, standar pelayanan pendidikan kita tertahan di angka 48, jauh dari rata-rata nasional 70. Ini harus kita kejar dengan langkah terukur,” tegas gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu.