217 Kapal untuk Nelayan Maluku Utara, Kebangkitan Ekonomi Maritim Mulai Digenjot

Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos memacu kebangkitan ekonomi maritim lewat program bantuan 217 unit kapal tangkap ikan bagi nelayan di sepuluh kabupaten dan kota.

Program ini menjadi bagian dari upaya besar Pemprov menghidupkan kembali sektor perikanan tangkap dan memperkuat kemandirian nelayan lokal.

Penyerahan tahap awal dilakukan pada Festival Kampung Nelayan Nyao Fufu di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate, Senin 6 Oktober 2025. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mewakili Gubernur Sherly Tjoanda Laos, kepada perwakilan nelayan penerima dari tiga daerah — Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.

Anggaran Rp19 Miliar, Fokus untuk Nelayan Tuna

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Fauzi Momole, menjelaskan bahwa total bantuan kapal senilai Rp19 miliar tersebut terdiri dari kapal berukuran 1,5 GT dan 3 GT. Dari jumlah itu, 60 unit kapal telah selesai dan mulai disalurkan ke kelompok nelayan yang sudah terverifikasi.

“Delapan unit di antaranya berukuran 3 GT, sementara sisanya kapal 1,5 GT yang kita prioritaskan untuk nelayan kecil. Semua didesain khusus untuk nelayan tuna, agar bisa meningkatkan kapasitas tangkap dan daya saing produk perikanan kita,” ujar Fauzi.

Rencananya, seluruh armada bantuan akan didistribusikan bertahap hingga puncak HUT Provinsi Maluku Utara pada 12 Oktober 2025.
Namun, Fauzi memastikan jadwal itu bisa disesuaikan dengan progres penyelesaian kapal dan pengiriman mesin kapal yang sempat tertunda akibat cuaca.

“Mesin kapal sudah dalam perjalanan dan ditargetkan tiba di Ternate pada 7 atau 8 Oktober. Setelah itu, kapal akan langsung dikirim ke daerah-daerah penerima,” jelasnya.

Bantuan kapal ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Gubernur Sherly Tjoanda Laos ke berbagai wilayah pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Sherly menerima langsung aspirasi nelayan yang selama ini kesulitan peralatan tangkap dan armada melaut.

“Pendaftaran penerima dilakukan berdasarkan hasil kunjungan Gubernur ke Haltim, Halteng, dan Halsel. Jadi ini benar-benar berbasis kebutuhan lapangan,” ungkap Fauzi.

Selain menambah armada nelayan, Pemprov juga tengah menyiapkan pendampingan teknis, pelatihan, dan akses permodalan bagi kelompok penerima bantuan.

“Harapan kami, sebelum Desember seluruh kapal sudah tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari komitmen Pemprov untuk memastikan nelayan kita produktif dan sejahtera,” tutup Fauzi.