Disperkim Halmahera Selatan Amankan DAK Sanitasi Rp3 Miliar dari Pempus

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mengamankan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat (Pempus) senilai Rp3 miliar untuk program sanitasi tahun anggaran 2026.

Kepala Disperkim Halmahera Selatan, Ikbal Mustafa, mengatakan bahwa anggaran tersebut menjadi bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja dan kesiapan Disperkim dalam menangani program sanitasi berbasis masyarakat.

Bahkan, Disperkim juga menjadi satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Halmahera Selatan yang menerima DAK pada tahun tersebut.

“Jika dibandingkan dengan tahun ini, memang ada penurunan dari Rp5 miliar menjadi Rp3 miliar. Namun, ini tetap harus kita syukuri. Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, tetapi kita masih dipercaya mengelola anggaran sanitasi,” ujar Ikbal saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa anggaran DAK tersebut tidak melalui mekanisme tender ataupun penunjukan pihak ketiga. Seluruh pelaksanaan program diserahkan langsung kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa, agar pelaksanaannya lebih transparan dan partisipatif.

“Anggaran ini diperuntukkan bagi tiga desa yang masuk dalam kategori desa stunting. Penentuan desa penerima dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan berdasarkan data stunting nasional,” jelasnya.

Ikbal menambahkan, masing-masing desa akan menerima alokasi untuk pembangunan 25 unit jamban sehat. Setiap unit memiliki pagu anggaran sebesar Rp40 juta, sehingga total sebanyak 75 unit jamban akan dibangun dari DAK 2026 tersebut.

“Program ini tidak hanya untuk mendukung infrastruktur sanitasi, tetapi juga bagian dari upaya menekan angka stunting di Halmahera Selatan. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat, dan kita hanya melakukan pendampingan serta pengawasan,” pungkasnya.