Pemprov dan Pemkot Ternate Hadirkan Solusi Tuntutan Warga Jambula

Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dengan langkah cepat turun langsung menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Senin 13 Okktober 2025.

Massa aksi yang terdiri dari LPM, pemuda, nelayan, dan masyarakat setempat itu melakukan blokade total jalan utama menuju Depot Pertamina Jambula. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai abai terhadap kondisi infrastruktur dan lingkungan di wilayah mereka.

Sejak pagi, para pendemo hanya menginginkan sang Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu turun langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Tak lama berselang, Gubernur Sherly pun tiba di lokasi dan langsung berdialog dengan para pendemo.

"Jadi tuntutan kami sederhana saja, kami minta ada pembangunan perlindungan untuk kapal nelayan. Kapal nelayan kami sudah banyak yang rusak dan perlu diganti. Selain itu, drainase dan jalan di wilayah ini juga rusak dan harus diperbaiki," ujar salah satu perwakilan nelayan di hadapan Gubernur.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sherly menyampaikan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti.

"Saya sudah berkomunikasi dengan pihak balai dan kementerian PU. Mereka sudah melakukan pembetulan wilayah pelabuhan dan memastikan pembangunan akan dilakukan. Nilainya sekitar Rp 20 miliar. Kami akan kawal terus agar bisa terealisasi pada tahun 2026," tegas Sherly.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan pemerintah provinsi akan mengganti kapal nelayan yang rusak.

"Enam kapal nelayan yang rusak akan kami ganti dengan 10 unit kapal baru berukuran 1,5 GT, dilengkapi mesin 15 TK. Tambahan 20 unit kapal juga akan dibantu Pemkot Ternate, diserahkan pada Desember 2025. Untuk pemkot akan dianggarkan Tahun 2026, kita lanjutkan dengan penganggaran tambahan," jelasnya.

Gubernur Sherly juga memastikan jalan produksi akan ditangani melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Ternate, sedangkan bantuan perumahan dan fasilitas kamar mandi untuk masyarakat nelayan akan dimasukkan dalam anggaran Pemprov Maluku Utara tahun 2026.

"Terima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengawal aksi ini hingga berjalan aman dan tertib. Saya juga apresiasi kepada masyarakat Jambula, komunikasi dan solusinya sudah ada. Jalan boleh dibuka kembali," pungkasnya.

Setelah dialog tersebut, massa aksi sepakat membuka blokade jalan dan situasi kembali kondusif.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan bahwa pemerintah kota akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kita akan berkolaborasi dengan Pemprov dan BWS untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tuntutan warga Jambula,” ujarnya.