Gubernur Sherly Gandeng BPK, Ajak Kepala Daerah Perkuat PAD

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengambil langkah strategis dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mengajak seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.

Kebijakan nasional tersebut diperkirakan akan memangkas sekitar Rp10 triliun dari total pendapatan transfer bagi seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Pengurangan TKD ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan.

Dalam acara ramah tamah bersama Anggota VI BPK RI dan seluruh kepala daerah se-Maluku Utara yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Gubernur Sherly menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menggali potensi PAD.

"Pemotongan TKD harus menjadi motivasi untuk menggali potensi PAD. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana pusat. Dengan pendampingan BPK dan kerja sama seluruh kepala daerah, kita bisa memperkuat keuangan daerah secara mandiri," tegas Sherly.

Gubernur menambahkan, upaya ini bukan hanya untuk menambal kekurangan anggaran akibat pemotongan TKD, tetapi juga untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, menyampaikan komitmen BPK dalam mendampingi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih fokus pada sektor-sektor pendapatan.

"BPK akan mengarahkan pengawasan secara lebih intensif pada sektor pajak dan retribusi daerah. Jika pengelolaan PAD berjalan baik, maka secara otomatis Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat juga akan meningkat," jelas Marius.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, turut memberikan dukungan atas inisiatif kolaboratif yang digagas Gubernur Sherly. Ia menyebut bahwa perhatian pemerintah pusat kini sedang tertuju pada Maluku Utara yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni 32,09% (year-on-year) pada kuartal II tahun 2025.

"Dengan pertumbuhan setinggi itu, Maluku Utara tidak boleh lengah. Peningkatan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Kami di BPK siap mendukung," kata Fathan.

Ia juga mencatat peningkatan kunjungan pejabat pusat ke Maluku Utara sebagai sinyal positif, sekaligus peluang untuk menarik lebih banyak dukungan dan pendanaan pusat—selama daerah menunjukkan kinerja yang baik.

Dengan kolaborasi antara BPK, pemerintah provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, Gubernur Sherly optimistis Maluku Utara mampu menjawab tantangan pengurangan TKD dengan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Kunci dari semuanya adalah komitmen dan kerja sama. Kita harus rajin, inovatif, dan akuntabel dalam mengelola potensi daerah. Dengan begitu, PAD bisa meningkat dan pembangunan berjalan maksimal," pungkasnya.