Konektivitas Transportasi Penentu Akselerasi Pembangunan Kepulauan di Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor transportasi sebagai fondasi utama percepatan pembangunan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menyatakan bahwa penguatan konektivitas antarwilayah menjadi fokus utama dalam pemetaan isu strategis transportasi tahun 2025.

Pemetaan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI. Sarmin mengikuti kegiatan itu secara daring bersama Sekretaris Daerah Maluku Utara dan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dari rumah jabatan Gubernur di Ternate, Sabtu 18 Oktober 2025.

Menurut Sarmin, konektivitas transportasi memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kemudahan akses masyarakat di wilayah kepulauan.

“Transportasi adalah urat nadi pembangunan. Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, mempercepat layanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di Maluku Utara,” ujar Sarmin.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan konektivitas antarwilayah perkotaan, dukungan transportasi bagi pengembangan destinasi wisata, peningkatan akses di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan), hingga penguatan sistem logistik daerah yang efisien dan berkelanjutan.

Sarmin menjelaskan, hingga kini Maluku Utara masih menghadapi tantangan besar dalam sektor transportasi. Karakteristik wilayah kepulauan membuat ketergantungan terhadap moda transportasi laut dan udara sangat tinggi, sementara keterbatasan infrastruktur dan armada masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, konektivitas jalur darat di sejumlah kabupaten juga membutuhkan peningkatan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar.

“Tanpa konektivitas yang memadai, laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan akan berjalan lambat. Karena itu, penguatan sistem transportasi harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Melalui pemetaan isu strategis ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dapat mempercepat terwujudnya sistem transportasi yang maju, terintegrasi, dan inklusif. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan sektor pariwisata, serta menjangkau wilayah-wilayah 3TP secara lebih merata.

Sarmin optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Maluku Utara dapat membangun sistem transportasi yang tidak hanya konektif, tetapi juga berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan dukungan pusat dan kerja serius di daerah, Maluku Utara siap melangkah menuju sistem transportasi yang modern dan terintegrasi,” pungkasnya.