Dubes Australia Apresiasi Perempuan Morotai Dalam Membangun Desa Inklusif

Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengunjungi Desa Tiley Pantai, Kabupaten Pulau Morotai, pada Senin, 20 Oktober 2025, untuk melihat langsung peran dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa yang inklusif.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Dubes Brazier berdialog langsung dengan anggota Sekolah Perempuan dan pengelola Pos Pengaduan dari sembilan desa: Tiley Pantai, Waringin, Galo-Galo, Usbar Pantai, Tiley Pusu, Tutuhu, Kolorai, Pilowo, dan Raja.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Duta Besar Australia ke kawasan timur Indonesia, termasuk Morotai dan Ternate, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama pembangunan serta mendukung kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

“Saya senang bertemu para ibu hebat dari Sekolah Perempuan, juga dengan tim LBH PA Morotai, Institut KAPAL Perempuan, dan Pemerintah Daerah,” ujar Brazier dalam pertemuan tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi perempuan Morotai yang dinilai memainkan peran penting dalam memperkuat komunitas lokal, mendorong inklusivitas, serta melindungi kelompok rentan.

“Saya bahagia karena Australia bisa mendukung dan bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kepemimpinan perempuan desa, serta memastikan pembangunan yang inklusif bagi semua,” tambahnya.

Direktur LBH PA Morotai, Djuniar, menuturkan bahwa lembaganya berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

“Banyak korban tinggal di pulau-pulau kecil, dengan akses transportasi terbatas dan kondisi ekonomi lemah. Pos Pengaduan Sekolah Perempuan menjadi saluran yang dipercaya warga untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan, konflik keluarga, hingga masalah sosial lainnya,” jelas Djuniar.

Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menambahkan bahwa penting untuk memperkuat akses terhadap layanan dasar di wilayah kepulauan seperti Morotai agar perempuan dapat lebih berdaya menghadapi tantangan sosial dan lingkungan.

“Model pendidikan Sekolah Perempuan membantu perempuan memahami persoalan yang mereka hadapi dan mendorong mereka mencari solusi yang tepat. Ini juga berdampak pada penguatan ekonomi keluarga dan komunitas,” ungkap Budhis.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, In Ahmad, mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah menjalin kerja sama erat dengan LBH PA dan Sekolah Perempuan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan.

“Kami telah melibatkan mereka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pulau Morotai 2025–2029. Ini penting agar arah kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat rentan dan mendorong pembangunan yang inklusif,” katanya.

Kunjungan Dubes Australia ditutup dengan dialog interaktif bersama para perempuan desa serta peninjauan langsung kegiatan Sekolah Perempuan yang kini menjadi agen perubahan sosial di berbagai desa pesisir dan kepulauan.

Program penguatan kepemimpinan perempuan ini merupakan inisiatif dari Institut KAPAL Perempuan bekerja sama dengan LBH PA Morotai, dengan dukungan Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Program ini bertujuan untuk: Mendorong kesetaraan gender, Memperluas akses layanan dasar, serta Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Melalui kolaborasi ini, perempuan di Morotai tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penggerak utama dalam mewujudkan desa yang adil dan setara bagi semua.