Organisasi
Resmi Dilantik, KNPI Morotai Siap Dukung Pembangunan Daerah
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, untuk masa bhakti 2025–2028 resmi dilantik pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Julkifli Samania, yang sebelumnya terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI sebagai Ketua DPD KNPI Pulau Morotai, secara resmi dikukuhkan oleh Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku Utara, Jufri Soleman.
Dalam sambutannya, Jufri menekankan pentingnya peran KNPI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan publik.
"Saya sampaikan bahwa Ketua KNPI bukanlah humas pemerintah, tapi mitra strategis. Jangan ragu untuk mengkritik Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekda jika ada kebijakan yang perlu dikoreksi. Namun, bukan berarti KNPI menjadi oposisi. Justru harus menjadi mitra kritis yang membangun, demi menciptakan generasi muda yang inovatif dan berdaya saing," ujarnya.
Ia juga berharap kepengurusan baru dapat membawa perubahan nyata bagi pemuda dan masyarakat Pulau Morotai.
"Kami berharap pengurus baru ini mampu menciptakan terobosan positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan generasi muda," tambahnya.
Sementara itu, mewakili Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, Sekda Muhammad Umar Ali menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Ia berharap KNPI bisa berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.
"Dengan semangat baru dan langkah konkret yang mulai digulirkan, KNPI Morotai di bawah kepemimpinan Julkifli Samania diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda di daerah," kata Umar.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD KNPI Pulau Morotai masa bhakti 2025–2028. Rakerda tersebut membahas arah kebijakan serta strategi program kerja organisasi untuk mendukung pembangunan daerah ke depan.