Pemda Halmahera Tengah Ubah Pemangkasan TKD Jadi Momentum Reformasi Anggaran Pro-Rakyat

Ketika sebagian daerah sibuk mengeluh soal pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah justru bergerak cepat.

Di bawah kendali Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil, tekanan fiskal dari pusat sebesar Rp480 miliar itu justru dijadikan momentum untuk menata ulang arah pembangunan agar lebih efisien, produktif, dan berpihak pada rakyat.

"Bukan besar atau kecilnya TKD yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengelolanya agar menjawab permasalahan daerah dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Ikram, Senin 3 Oktober 2025, kemarin, kepada awak media.

Langkah responsif itu menegaskan karakter kepemimpinan Ikram–Ahlan yang dikenal kerja tanpa waktu. Sejumlah ASN mengaku, keduanya masih berkantor hingga larut malam untuk menelaah RKA setiap OPD.

“Saya bingung dengan Bupati dan Wakil Bupati. Saat pegawai sudah beristirahat, mereka masih di kantor membahas dokumen anggaran,” tutur seorang ASN Bagian Protokol.

Kedisiplinan dan tempo kerja keduanya kini membentuk pola baru di birokrasi Halteng: anggaran harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya.

Ikram menegaskan, pembahasan APBD 2026 yang berlangsung hingga akhir November diarahkan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil. Program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perjalanan dinas atau rapat tanpa luaran nyata, akan dipangkas dan dialihkan untuk memperkuat belanja modal publik — dari jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni.

Dengan latar belakang perencana nasional dan doktor perencanaan kebijakan publik, serta kemampuan analisis anggaran Ahlan Djumadil, duet pemimpin ini menegaskan bahwa efisiensi bukan soal penghematan, melainkan strategi memperbesar manfaat anggaran.

Langkah-langkah reformasi fiskal itu juga dirancang sejalan dengan visi dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program strategis telah disiapkan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah, Sekolah Unggulan SMP 25 Weda, hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai motor ekonomi desa.

Selain itu, Halteng juga menjalankan Program Pengendalian Sampah dan Lingkungan, memperluas Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah menjangkau 67 persen warga, menjaga inflasi tetap stabil di bawah 1,2 persen, serta memperluas Program Rumah Subsidi bagi MBR.

Kebijakan afirmatif lain juga diperkuat: pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, beasiswa “Halteng Pintar” untuk mahasiswa S1 hingga S3, layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga ber-NIK 8202, insentif bagi imam, pendeta, hingga uang duka bagi keluarga berduka.

Bahkan, bantuan token listrik bagi rumah tangga berdaya 900 KVA disiapkan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat kecil.

Semua langkah ini, menurut Ikram, bukan sekadar adaptasi terhadap tekanan fiskal nasional, melainkan cara Halteng meneguhkan jati diri sebagai daerah yang mampu berdikari secara fiskal, namun tetap berpihak pada rakyat.

“Kita tidak boleh lelah berinovasi. Tekanan fiskal ini bukan hambatan, tapi tantangan untuk membuktikan bahwa Halteng bisa maju tanpa bergantung,” tandasnya.