Sinergi Ombudsman dan PLN Wujudkan Pemerataan Akses Listrik Maluku Utara

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, menegaskan pentingnya sinergi antara Ombudsman dan PT PLN (Persero) dalam mendorong pemerataan akses listrik di Maluku Utara.

Upaya bersama ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkeadilan di sektor kelistrikan.

Hal tersebut disampaikan Hery dalam Diskusi Publik bertema “Urgensi Koordinasi, Kerja Sama, dan Jaringan Kerja Stakeholders Kelistrikan dalam Pelayanan Prima” yang digelar di Ternate, Kamis, 6 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan PLN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di bidang energi dan pelayanan publik.

Dalam pemaparannya, Hery menyoroti masih adanya desa-desa di pelosok Maluku dan Maluku Utara yang belum sepenuhnya menikmati listrik. Berdasarkan data PLN, rasio desa berlistrik di Maluku baru mencapai 89,5 persen, sementara di Maluku Utara mencapai 93,8 persen.

“Masih ada desa yang sudah masuk kategori berlistrik, tetapi warganya belum benar-benar menikmati listrik karena keterbatasan sarana distribusi, terutama di daerah hutan dan kepulauan,” ujar Hery.

Sebagai langkah strategis, Hery mendorong percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan co-firing biomassa di PLTU. Menurutnya, desentralisasi pembangkit listrik berbasis EBT menjadi solusi efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit teraliri listrik konvensional.

“Pemanfaatan EBT penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak bergantung pada infrastruktur konvensional. Prinsipnya, energi harus adil dan dapat diakses oleh semua warga negara,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa PLN terus berupaya memperluas jangkauan listrik hingga ke wilayah terluar.

“Dari total 196 pulau berpenghuni di Maluku dan Maluku Utara, sebanyak 160 pulau telah berlistrik. Kami menargetkan seluruhnya dapat menikmati listrik 24 jam, terutama dengan dukungan EBT,” jelas Noer.

Dalam kesempatan yang sama, Manager UP3 Ternate, Mufid Arianto, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Ombudsman menjadi penting untuk menjaga transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan.

“Kami terus melakukan transformasi digital dan memperkuat sistem pengaduan pelanggan agar layanan PLN semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Hery menegaskan komitmen Ombudsman RI untuk terus melakukan pengawasan dan kajian cepat terkait pengembangan dan pemanfaatan EBT di Maluku Utara.

“Ombudsman akan memastikan seluruh masyarakat, bahkan di pelosok sekalipun, memperoleh hak yang sama atas energi listrik. Pemerataan akses energi merupakan bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.