Bawaslu Morotai Dorong Validasi Data Pemilih Berkelanjutan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar dialog bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Pulau Morotai, Rabu, 12 November 2025.

Dialog dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Morotai, Jamiludin Hasan. Turut hadir pula perwakilan dari Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI/Polri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta sejumlah wartawan.

Dalam sambutannya, Mulkan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025. Ia menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara data kependudukan di lapangan dengan data yang dimiliki Disdukcapil.

“Bawaslu membutuhkan dukungan dari seluruh pihak dalam kerja-kerja pengawasan, terutama di masa non-tahapan ini. Data pemilih yang valid menjadi modal penting untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya,” ujar Mulkan.

Ia menambahkan, pada pemilihan sebelumnya, sebagian besar laporan yang diterima Bawaslu berkaitan dengan data pemilih, bahkan beberapa di antaranya menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Oleh karena itu, ini sangat penting kita memastikan keakuratan data sejak dini,” timpalnya.

Mulkan juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan yang telah memberikan data siswa di Pulau Morotai. Data tersebut, kata dia, sangat membantu Bawaslu dalam memetakan potensi pemilih pemula atau pemilih baru.

“Kami berharap dukungan aktif dari seluruh instansi terkait untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan, termasuk dengan memberikan informasi dan data yang valid,” harapnya.

Mengakhiri sambutannya, Mulkan menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga validitas data dan kesiapan menuju pemilu mendatang.

“Kolaborasi antara Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting. Belajar dari pengalaman, berbagi informasi, dan memperkuat kerja sama adalah kunci menuju Pemilu yang lebih baik dan demokrasi yang lebih matang,” pungkasnya.

Sementara itu, Halima Abdurrahman, mewakili Kadis Disdukcapil Pulau Morotai, menjelaskan bahwa pihaknya masih menghadapi kendala keterbatasan alat dan sarana pendukung. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan, seperti kematian, juga masih rendah.

“Oleh karena itu, kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Desa untuk membantu optimalisasi pendataan ini,” tutupnya.