Bappeda Malut Turun Lapangan, Kawal Program Prioritas hingga Wilayah Terluar
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Maluku Utara.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa Monev menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Monev dilaksanakan selama 17–21 November 2025 dengan menjangkau delapan kabupaten/kota, yakni Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, serta Kota Tidore Kepulauan.
Menurut Sarmin, Monev tahun ini difokuskan untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas Gubernur Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi, sekaligus memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa melihat kondisi riil, mengidentifikasi hambatan, dan menyiapkan langkah perbaikan secara cepat dan kolaboratif,” ujar Sarmin, Sabtu 22 November 2025.
Ia menjelaskan, berbagai temuan dan kendala yang ditemukan selama Monev akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait agar penyelesaiannya dapat dipercepat dan kualitas pelaksanaan program semakin meningkat.
Sarmin menegaskan, kegiatan Monev merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada target administratif. Ia harus berkesinambungan, terukur, dan menghadirkan hasil terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah program strategis menjadi fokus evaluasi dalam Monev 2025. Di antaranya kesiapan dan pembangunan fasilitas SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar ribuan penerima manfaat, pembangunan jalan tani guna meningkatkan akses dan produktivitas sektor pertanian, serta pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Bappeda Maluku Utara juga memantau pembangunan akses internet di wilayah-wilayah yang masih minim layanan digital, serta penyaluran berbagai bantuan sosial oleh OPD teknis sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Sarmin menekankan bahwa Monev tidak sekadar menilai kelengkapan administrasi, tetapi lebih jauh memastikan pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan terluar.
“Monev ini bukan hanya soal dokumen, tetapi memastikan pembangunan benar-benar sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.