Wawali Nasri Dorong Digitalisasi Parkir untuk Tingkatkan PAD Ternate

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menegaskan bahwa pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan umum.

Menurut Nasri, upaya peningkatan PAD seharusnya dilakukan melalui digitalisasi sistem pemungutan retribusi. Peralihan dari metode manual ke digital, atau dari sistem tunai ke nontunai, diyakini dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sekaligus menciptakan transparansi dan akurasi pelaporan pendapatan.

“Pemotongan gaji ASN bukanlah solusi. Peningkatan PAD yang kami inginkan adalah melalui digitalisasi sistem parkir. Dengan begitu, setiap rupiah pendapatan tercatat dalam sistem, dan potensi kebocoran dapat ditekan,” tegas Nasri.

Meski begitu, ia mengakui bahwa penerapan digitalisasi masih terkendala karena kurangnya keseriusan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penarik PAD, serta koordinasi yang belum optimal antar-OPD. Padahal, keberhasilan transformasi sistem membutuhkan komitmen semua instansi terkait.

“Solusi sudah ada, tinggal dijalankan. Masalahnya, belum ada kekompakan OPD dalam menerapkan digitalisasi secara penuh,” ujarnya.

Nasri menambahkan, selain meningkatkan PAD, digitalisasi juga akan memperbaiki tata kelola parkir, memastikan juru parkir tercatat, memperkuat pengawasan, dan mempermudah akses informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.

Ia berharap OPD teknis segera bergerak bersama agar digitalisasi sistem dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Kita ingin kebijakan yang adil, transparan, dan tidak membebani ASN maupun masyarakat,” tuturnya.

Sebagai orang nomor dua di Pemerintah Kota Ternate, Nasri mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima mandat langsung dari Wali Kota untuk mengoordinasikan seluruh OPD penarik PAD agar bekerja sama meningkatkan pendapatan daerah.

“Wali Kota sudah beri mandat, dan kami sudah sampaikan solusinya. Peningkatan PAD harus ditempuh lewat digitalisasi agar setiap rupiah tercatat dan tidak ada lagi kebocoran,” tegas Nasri.

Namun, implementasi di lapangan menurutnya belum berjalan maksimal. Masih terlihat kurangnya keseriusan dan kekompakan OPD terkait dalam menindaklanjuti instruksi tersebut.

“Pertanyaannya sekarang, apakah OPD sudah satu hati melaksanakan ini? Solusi sudah jelas, tinggal komitmen bersama,” ujarnya.

Nasri menekankan, digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern. Ia berharap seluruh SKPD penarik PAD segera menyelaraskan langkah agar target pendapatan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan polemik kebijakan baru.