Kelapa Jadi Perhatian Gubernur Sherly di Revisi RKTP Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kehutanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2015‑2034, di Bela Hotel Ternate, Kamis, 27 November 2025.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial, serta Kepala Bappeda. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari OPD lingkup Provinsi Maluku Utara, UPT Kemenhut, akademisi, profesional, LSM, komunitas lokal dan media.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menekankan pentingnya revisi rencana kehutanan sebagai landasan pengelolaan hutan untuk 20 tahun ke depan. Ia mengatakan,

“Kebijakan nasional, dinamika politik, serta arah pembangunan RPJMD 2025‑2029 menuntut kita meninjau kembali dokumen ini, bukan sekadar rutinitas tahunan," kata Gubernur Sherly.

Gubernur Sherly juga menyoroti potensi besar Maluku Utara, khususnya dalam bidang perumahan, pemukiman sosial, dan perkebunan. Ia menegaskan, saat ini telah dialokasikan 252.813 hektar lahan untuk 41.000 kepala keluarga, namun pemberdayaan penerima manfaat masih belum optimal.

"Potensi kelapa kita juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui revisi RKTP ini, kita berharap ada langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani,” ujarnya.

Menurut data yang disampaikan Gubernur, produksi kelapa saat ini baru mencapai sekitar 158.000 butir per tahun, padahal potensi optimalnya bisa lebih dari satu juta butir. Hal ini menunjukkan masih banyak ruang untuk peningkatan produksi.

Revisi RKTP 2015‑2034 akan menitikberatkan pada tiga fokus utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komunitas, perumahan, dan perkebunan berkelanjutan. Kedua, peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial. Ketiga, penyesuaian kebijakan dengan agenda nasional, termasuk target produksi hasil hutan yang berkelanjutan.

Gubernur Sherly juga menekankan kebutuhan anggaran yang signifikan untuk mendukung program pertanian, khususnya kelapa.

Pemerintah daerah diperkirakan membutuhkan sekitar 4 miliar rupiah per tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar petani, sementara total kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 180 juta hingga 360 juta unit produksi pertanian.

“Dengan alokasi yang tepat, kita dapat menyediakan minimal 100.000 paket bantuan kepada petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi hingga 1,2 juta butir kelapa per tahun,” tandasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Sherly mengajak semua pihak, termasuk kementerian, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam di Maluku Utara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas dukungan yang telah diberikan dan berharap agar program-program ini dapat segera diimplementasikan.