Sekprov Maluku Utara Dorong Masyarakat Mudah Akses Layanan Keuangan

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menegaskan komitmennya untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan.

Hal itu disampaikannya Samsuddin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Muara Hotel, Selasa, 2 Desember 25.

Kegiatan rakor ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malut, bersama pemerintah kabupaten/kota. Rakor TPAKD menjadi bagian dari tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan TPAKD, yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat secara nasional.

“TPAKD ini penting karena menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan dukungan sektor jasa keuangan. Selain itu, TPAKD menjembatani masyarakat, terutama UMKM, petani, nelayan, dan kelompok rentan, agar memiliki akses yang adil dan mudah ke layanan keuangan,” ujar Samsuddin.

Ia menambahkan, TPAKD bertujuan memperluas akses keuangan masyarakat melalui berbagai inovasi, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk TPAKD untuk melakukan evaluasi berkala dan memperluas program-program inovatif yang implementatif.

“Saya berharap tim TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk mempercepat akses keuangan daerah,” tambahnya.

Kepala OJK Maluku Utara, Adi Surahmat, menjelaskan, dari data yang dimiliki, kredit di Maluku Utara setiap tahunnya meningkat, meskipun pada tahun 2025 sempat terjadi perlambatan.

“Melalui rakor ini, kami ingin melihat kondisi di lapangan dan mendapatkan masukan, terutama terkait literasi dan edukasi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan serta bertransaksi secara lebih baik,” jelasnya.

Ia menegaskan, tim TPAKD akan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan cara dan metode terbaik yang sesuai kondisi di Maluku Utara, agar warga bisa memperoleh akses keuangan lebih optimal.

“Dengan upaya ini, inklusi keuangan di Maluku Utara diharapkan meningkat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.