Gubernur Sherly: Keadilan untuk Daerah Kepulauan Tak Bisa Lagi Ditunda

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa keadilan pembangunan bagi provinsi dan kabupaten kepulauan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh lagi ditunda.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional DPD RI yang membahas percepatan RUU Daerah Kepulauan, Selasa, 2 Desember 2025.

“Wilayah Maluku Utara tujuh puluh persen adalah laut. Tetapi berbagai kebijakan fiskal dan program pembangunan nasional masih sangat bias daratan. Sudah terlalu lama kita memunggungi laut,” kata Sherly di hadapan para pimpinan lembaga negara dan kepala daerah kepulauan.

Sherly menjelaskan bahwa karakter wilayah kepulauan menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda. Mulai dari penyediaan dermaga dan jeti di pulau-pulau kecil, sekolah dan tenaga pendidik pesisir, sarana transportasi laut yang aman, hingga penguatan sektor maritim dan pariwisata bahari.

“Namun dalam formula kebijakan fiskal seperti Dana Bagi Hasil (DBH), kebutuhan nyata wilayah kepulauan belum benar-benar tercermin. Akibatnya kesenjangan pembangunan tetap besar,” ujarnya.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, memastikan draf RUU Daerah Kepulauan telah selesai disusun dan kini menunggu diterbitkannya Surat Presiden (Surpres) untuk dibahas bersama DPR dan pemerintah.

“Indonesia tidak boleh terus berpikir dari perspektif daratan, sementara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus menjangkau sampai pulau-pulau terjauh,” kata Sultan dalam Rakornas.

RUU ini diharapkan menjadi lex specialis yang memberikan kepastian hukum terkait tata kelola provinsi dan kabupaten kepulauan sesuai karakter geografisnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi khusus kepada DPD RI serta senator asal Maluku Utara yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan.

“Perjuangan ini bukan hanya untuk Maluku Utara, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang hidup di pulau-pulau kecil, pesisir, dan wilayah terluar. Terima kasih untuk DPD RI dan DPD Malut yang tidak pernah berhenti menyuarakan ini,” tegasnya.

Rakornas PPUU DPD RI turut dihadiri Menko Polhukam, Menkumham, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Papua, serta para bupati dan wali kota dari wilayah kepulauan seperti Selayar dan Manggarai Timur.