Bappeda Malut Gaspol Program 3 Juta Rumah, Sinkronisasi Perencanaan Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah dengan memperkuat sinkronisasi perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas dokumen pembangunan. Langkah ini diposisikan sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah kepulauan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bappeda Maluku Utara, Zulkarnain Abd Latif, menyampaikan bahwa program penyediaan hunian layak sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Maluku Utara 2025–2029, khususnya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan antarpulau.

“Penyediaan hunian layak bukan sekadar membangun rumah. Ini menyangkut kualitas hidup, kesehatan keluarga, dan produktivitas masyarakat,” ujar Zulkarnain saat memaparkan materi pada rapat koordinasi capaian Program 3 Juta Rumah di Ternate, Kamis 11 Desember 2025.

Bappeda mencatat, kebutuhan hunian layak di Maluku Utara masih tergolong tinggi. Backlog kepemilikan rumah mencapai 27.012 unit, sementara rumah tidak layak huni (RTLH) bahkan menyentuh 55.012 unit. Tantangan ini diperparah oleh ketimpangan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program nasional 3 juta rumah dinilai memiliki irisan kuat dengan misi pembangunan Maluku Utara, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur wilayah kepulauan, transformasi dan hilirisasi ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan dan pembangunan permukiman yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara telah menetapkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Dapur Sehat sebagai program unggulan daerah untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting.

Namun, Bappeda juga mengidentifikasi sejumlah tantangan serius dalam implementasi program, antara lain belum terintegrasi-nya data RTLH, kesiapan lokasi yang belum merata, keterbatasan fiskal daerah, karakteristik geografis kepulauan yang rentan bencana, serta belum optimalnya peran Sofifi sebagai ibu kota provinsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bappeda membagi fokus intervensi ke dalam beberapa klaster prioritas. Di antaranya kawasan perkotaan dengan backlog tinggi seperti Ternate (6.231 unit) dan Tidore (6.193 unit); kawasan pertumbuhan baru seperti Sofifi Metropolitan, koridor Sofifi–Ekor–Kobe (KI Weda Bay) dan Sofifi–Ekor–Buli (KI Buli); kabupaten dengan RTLH tertinggi seperti Halmahera Selatan (12.649 unit), Halmahera Utara (10.946 unit), Halmahera Barat (6.750 unit), Halmahera Timur (5.725 unit), dan Pulau Morotai (4.281 unit); serta kawasan pesisir dan permukiman kumuh perkotaan.

Guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran, Bappeda merumuskan enam rekomendasi strategis. Mulai dari pembentukan tim sinkronisasi perumahan lintas OPD untuk menyatukan data RTLH, desa, dan infrastruktur; penetapan lokus prioritas tahunan dalam RKPD berbasis validasi lapangan; integrasi program perumahan dengan penurunan kemiskinan dan stunting melalui paket RLH, dapur sehat, sanitasi, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi; optimalisasi pendanaan campuran dari APBN, APBD, Dana Desa, hingga CSR; validasi terpadu calon penerima manfaat; hingga penguatan monitoring lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian kendala di lapangan.

Bappeda menegaskan, pembangunan perumahan tidak hanya persoalan teknis, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi daerah.

“Hunian layak adalah fondasi kualitas sumber daya manusia, kesehatan keluarga, pengentasan kemiskinan, hingga percepatan transformasi wilayah,” tegas Zulkarnain.

Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional 3 juta rumah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.