Evaluasi 2025, Pemprov Malut Satukan Program Menuju Target Pembangunan 2026
Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menjadwalkan rapat strategis bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos guna memastikan capaian pembangunan tahun berjalan sekaligus memperkuat sinergi program menuju target pembangunan 2026.
Rapat evaluasi tersebut direncanakan berlangsung di Bella Hotel Ternate, Rabu 16 Desember 2025, dan akan melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan agenda ini menjadi momentum krusial untuk mengukur kinerja pembangunan sepanjang 2025, sekaligus membangun komitmen bersama dalam menyusun langkah yang lebih terintegrasi pada tahun anggaran berikutnya.
“Agenda ini bertujuan memastikan sejauh mana target penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 telah tercapai, sekaligus menegaskan sinergi dan integrasi program pembangunan untuk menghadapi target 2026,” ujar Sarmin, Selasa 26 Desember 2025.
Menurut Sarmin, rapat evaluasi tidak hanya membahas program pembangunan daerah, tetapi juga mencakup pelaksanaan program prioritas nasional yang dijalankan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk di dalamnya arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa keselarasan antara program pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Tanpa integrasi yang kuat, target pembangunan nasional dan daerah berpotensi tidak tercapai secara optimal.
“Program pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring. Integrasi adalah kunci agar target nasional maupun daerah dapat dicapai secara efektif,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos juga akan mengonfirmasi sejumlah program prioritas provinsi yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan mampu mencegah tumpang tindih kebijakan sekaligus memperjelas peran masing-masing level pemerintahan di lapangan.
Sarmin menegaskan, keberhasilan pembangunan Maluku Utara tidak dapat hanya bertumpu pada peran pemerintah provinsi semata. Dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penentu dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah program prioritas Gubernur Maluku Utara menjadi fokus pembahasan dalam rapat evaluasi tersebut. Di antaranya pembangunan jalan tani, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta integrasi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Program-program prioritas ini harus dievaluasi secara bersama agar intervensi pemerintah provinsi benar-benar terkoneksi dengan program kabupaten/kota, tepat sasaran, dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandas Sarmin.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dan komitmen, sehingga pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.