BPBD Halmahera Selatan Tangani 132 Kejadian Bencana Sepanjang 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan, mencatat sebanyak 132 kejadian bencana sepanjang Januari hingga Desember 2025, yang didominasi oleh bencana hidrologi, seperti banjir dan longsor.

Kepala BPBD Halmahera Selatan, Aswin Adam, mengatakan sebagian besar kejadian bencana disebabkan faktor hidrologi.

“Dari total 132 kejadian bencana, didominasi oleh hidrologi dengan rincian: banjir 81 kejadian, longsor 9 kejadian, abrasi 20 kejadian, banjir rob 1 kejadian, angin 8 kejadian, dan kebakaran 13 kejadian,” jelas Aswin, Minggu, 28 Desember 2025.

Ia menambahkan, seluruh kejadian telah dilakukan investigasi dan penanganan.

“Dari 132 kejadian, setelah dilakukan investigasi, kami menyalurkan bantuan dorlog (dorongan logistik kebutuhan dasar) kepada 5.832 kepala keluarga (KK) atau 20.216 jiwa,” ujar Aswin.

Selain bantuan logistik, BPBD juga menangani kerusakan fisik akibat bencana. Penanganan darurat dilakukan di delapan desa, meliputi normalisasi dan perkuatan tebing sungai di enam desa serta pembangunan talud pantai di dua desa. Sementara, rumah terdampak bencana yang berhasil ditangani sebanyak 52 unit.

Aswin menuturkan, terdapat beberapa lokasi yang mengalami bencana berulang sehingga menjadi prioritas penanganan, yaitu normalisasi dan perkuatan tebing sungai di empat desa, pembangunan talud pantai di lima desa, serta perbaikan drainase di dua desa.

“BPBD saat ini tengah melakukan upaya penanganan lanjutan, termasuk mengusulkan ke BNPB melalui dana APBN, mengusulkan ke BPBD Provinsi Maluku Utara terkait aset yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaporkan ke pimpinan daerah agar prioritas penanganan bisa dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.

BPBD Halsel juga aktif melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, seperti sosialisasi dan simulasi di Desa Kawasi, survei potensi bencana di enam desa, serta penanganan di empat desa, enam sekolah, dan satu instansi pemerintah.

Dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-banjir, BPBD melakukan mapping aset BNPB di lima desa, pendataan kerugian di empat desa, dan pengusulan dana hibah panca bencana ke BNPB.

“Melalui implementasi pentahelix atau lima pilar penanggulangan bencana—melibatkan Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Pers, dan Akademisi—kami bekerja sama dengan dunia usaha terkait penanggulangan bencana, serta dengan Unkhair untuk pemanfaatan teknologi dan pengetahuan akademisi. Saat ini juga sedang disusun upaya mendapatkan pooling fund bencana melalui Kementerian DLHK bersama BNPB, APBD, APBN, Bank Dunia, dan dunia usaha,” tutup Aswin.