Keadilan Spasial: Mereformasi Logistik Bencana di Pesisir Loloda

Oleh: Amir Jurumudi

(Sekjen BI20KRAT / Alumni IPDN XX)

Indonesia tengah berada dalam dekade yang penuh tantangan. Perubahan iklim bukan lagi sekadar narasi di atas kertas akademik, melainkan kenyataan pahit yang hadir melalui bencana hidrometeorologi yang kian intens.

Namun, dibalik statistik bencana nasional, terselip sebuah realitas yang getir: ketimpangan respons. Saat pusat kekuasaan sibuk dengan mitigasi berbasis teknologi mutakhir, warga di pelosok Indonesia Timur—seperti di Desa Tolofuo dan Desa Totala, Kecamatan Loloda Utara—seringkali harus bertaruh nyawa menghadapi alam dalam kesunyian.

Sebagai seorang praktisi tata kelola pemerintahan, alumni Pascasarjana Universitas Indonesia, kami melihat fenomena ini dari lensa tanggung jawab birokrasi. Berbekal pengalaman mengikuti studi singkat terkait manajemen bencana di Jepang, penulis mencermati bahwa kunci ketangguhan sebuah negara kepulauan terletak pada kemandirian logistik di titik-titik perifer. Di Jepang, kedaulatan keselamatan adalah harga mati yang didesentralisasikan hingga ke level komunitas terkecil.

Di tengah tantangan geografis yang masif, kita perlu memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah strategis Pemprov dalam menggenjot pembangunan jalan lintas Halmahera merupakan sebuah terobosan "pemutus isolasi" yang nyata. Jalan sebagai nadi kemanusiaan, juga upaya mitigasi yang sejalan dengan komitmen penuh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang terus mendorong percepatan infrastruktur di wilayah 3T.

Dalam berbagai kesempatan, Ibu Gubernur menegaskan bahwa pembukaan ruas jalan lintas bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya negara untuk hadir secara utuh.

"Pembangunan jalan lintas provinsi di Halmahera adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang terisolasi saat bencana melanda. Kita membangun jalan ini sebagai nadi kemanusiaan agar distribusi bantuan dan akses kesehatan bisa menjangkau warga secepat mungkin, tanpa harus selalu bergantung pada kondisi laut yang tidak menentu," kata Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 100 kilometer yang menghubungkan wilayah terpencil di Halmahera Barat hingga ke Utara, didukung dengan alokasi anggaran yang konsisten setiap tahunnya, kini mulai menampakkan hasil. Bagi wilayah seperti Loloda Utara, akses darat ini bukan sekadar aspal; ia adalah urat nadi keselamatan.

Dengan terhubungnya daerah-desa terpencil melalui jalan lintas provinsi, ketergantungan mutlak pada jalur laut yang seringkali lumpuh akibat cuaca ekstrem dapat diminimalisir. Ini adalah langkah teknokratis yang sejalan dengan konsep redundancy dalam manajemen bencana: memiliki alternatif akses logistik untuk menjamin kelangsungan hidup warga saat jalur utama terputus.

Amir merupakan Sekjen BI20KRAT (Perkumpulan Alumni IPDN Angkatan 20) yang mewakili semangat anak muda dan birokrasi modern memberikan apresiasi tinggi terhadap visi Ibu Gubernur tersebut. Menurutnya, pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 100 kilometer di wilayah Halmahera merupakan strategi redundancy (jalur alternatif) yang sangat vital.

Namun, infrastruktur fisik yang telah dibangun Pemprov harus didukung oleh reformasi manajemen logistik agar dampaknya semakin eksponensial. Sebagai bagian dari keluarga besar BI20KRAT yang mendorong semangat birokrasi yang cepat, tepat, dan terintegrasi, penulis mengusulkan tiga langkah penguatan:

1. Strategi Pre-positioning (Gudang Mandiri): 

Memanfaatkan akses jalan yang sudah terbuka untuk mengisi stok penyangga (buffer stock) di tingkat kecamatan strategis. Belajar dari Jepang, logistik harus sudah berada di lokasi sebelum bencana menyapa.

2. Konektivitas Multimoda yang Dinamis: 

Infrastruktur darat yang baru harus terintegrasi dengan dermaga-dermaga kecil. Integrasi darat-laut ini menciptakan sistem logistik yang tangguh; jika laut mengamuk, jalur darat siap menyangga.

3. Smart Mitigation berbasis Komunitas: 

Keberhasilan pembangunan jalan harus diikuti dengan digitalisasi pemantauan bantuan. Kita memerlukan sistem informasi yang mampu mendeteksi ketersediaan logistik di tiap desa secara real-time, sehingga tidak ada lagi istilah "daerah yang terlupakan".

Dedikasi para abdi negara—para Nakes, ormas di lapangan, dan relawan di Maluku Utara serta masyarakat lokal di Halmahera Barat yang selama ini berjibaku menembus ombak patut kita banggakan. Namun, dengan hadirnya jalan lintas provinsi, beban perjuangan fisik tersebut kini harus bertransformasi menjadi sistem distribusi yang lebih terukur, modern, dan manusiawi.

Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercermin dalam kecepatan negara melindungi nyawa warganya.

Pengalaman saya di Jepang mengajarkan bahwa tidak ada wilayah yang boleh dianggap terlalu terpencil untuk diselamatkan. Infrastruktur jalan yang membentang di Halmahera, di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly, harus menjadi jalan pintas bagi kemanusiaan.