Rakornas Keuda Digelar Perdana di Maluku Utara, Gubernur Sherly Soroti Tekanan Fiskal 2026
Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah (Keuda) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bela Hotel Ternate, Kamis, 29 Januari 2026.
Diketahui, Rakornas ini berfokus pada optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut menjadi yang pertama kali digelar di Maluku Utara dan merupakan hasil permintaan langsung Gubernur Sherly kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini dihadiri langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Selain Kemendagri, Rakornas turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Hadir pula sekretaris daerah, inspektur, kepala badan keuangan daerah, dan kepala Bappeda dari masing-masing pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Kemendagri yang telah mempercayakan Maluku Utara sebagai tuan rumah Rakornas. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Sekda, Bappeda, dan BPKAD, yang telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kita hadir di sini untuk satu kegiatan penting, yakni sesi curhat terkait pengelolaan keuangan daerah. Kita harus memikirkan apa output yang dihasilkan dari kegiatan ini. Tahun 2026 tidak mudah, karena ada pemotongan fiskal yang cukup besar, sementara janji dan program kepala daerah begitu banyak,” ujar Sherly.
Menurutnya, Rakornas ini menjadi pertemuan yang sangat krusial karena mempertemukan seluruh tim anggaran pemerintah daerah, mulai dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, BPK, BPKP, Sekda, Bappeda, hingga BPKAD, untuk saling berbagi strategi dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
“Kita menyadari ada tantangan baru di tahun 2026. Rakor ini diharapkan bukan untuk menambah regulasi, tetapi bagaimana menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran agar lebih mudah, efektif, dan terkontrol,” tegasnya.
Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya Rakornas sebagai ruang diskusi bersama untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas.
Ia menjelaskan, Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah biasanya dilaksanakan satu kali dalam setahun dan berpusat di Jakarta. Namun, tahun ini atas permintaan Gubernur Sherly, kegiatan tersebut digelar di Maluku Utara.
“Kegiatan ini penting untuk meng-update informasi dan regulasi, sekaligus menjadi ajang silaturahmi. Narasumber yang hadir juga cukup lengkap, berasal dari Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, dan LKPP,” jelas Fatoni.
Menurutnya, Rakornas akan membahas berbagai masukan dan permasalahan yang dihadapi daerah, yang nantinya menjadi dasar pengambilan kebijakan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, efisiensi pelaksanaan APBD, penguatan otonomi dan koordinasi antar-pemerintah daerah, serta fokus pada isu-isu strategis.
“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD dan mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 guna mencapai indikator kinerja. Selain itu, memberikan pedoman teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah,” jelasnya.
Rakornas ini juga diharapkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui sinergi perencanaan program kerja tahunan antar-pemerintah daerah dalam RKPD dengan mengacu pada prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Melalui Rakornas ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.