Pemda Halmahera Timur Siap Tindak Lanjut Hasil Reses DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur secara resmi menyerahkan hasil reses kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Timur dalam Rapat Paripurna II yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin 2 Februari 2026.

Penyerahan hasil reses tersebut merupakan rangkuman aspirasi dan usulan masyarakat yang dihimpun para anggota DPRD selama masa reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aspirasi warga mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga peningkatan pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Ricfat, mengatakan bahwa Pemda akan segera menindaklanjuti hasil reses tersebut melalui kick off meeting perencanaan, sekaligus pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) manual penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“Dalam pembahasan RKPD 2027, seluruh hasil reses DPRD akan dimasukkan dan dipetakan sesuai dengan masing-masing dapil,” ujar Ricky dalam rapat paripurna.

Meski demikian, Ricky menegaskan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat langsung diakomodir. Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi faktual di lapangan, skala prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

“Tidak semua hasil reses harus dipenuhi. Jika semuanya diakomodir tanpa seleksi, justru akan menimbulkan kerancuan. Misalnya, satu desa meminta ambulans, maka desa lain tentu akan menuntut hal yang sama,” jelasnya.

Meski begitu, Ricky menuturkan, Pemda Halmahera Timur memastikan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat akan tetap ditindaklanjuti, selama sejalan dengan visi dan misi Bupati serta masuk dalam draf RKPD 2027.

Ricky juga mengungkapkan, terdapat sejumlah usulan hasil reses yang bersifat mendesak dan perlu segera dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara usulan lain yang membutuhkan kajian lebih mendalam akan dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Yang bersifat urgensi pasti kita masukkan. Sedangkan yang membutuhkan pertimbangan lebih lanjut, akan kita diskusikan bersama OPD agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.