PSSI Ternate ‘Sapu Dada’ Jelang POPDA, Diabaikan Dispora

Di tengah euforia sepak bola yang terus menggelora di Kota Ternate—dari lapangan kampung hingga tribun penonton—perhatian pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan sepak bola justru dinilai kian memudar.

Kondisi ini menjadi sorotan serius PSSI Kota Ternate menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Pulau Morotai.

PSSI Kota Ternate melayangkan alarm keras kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ternate terkait minimnya dukungan anggaran bagi Cabang Olahraga (Cabor) Sepak Bola. Sorotan tersebut mengemuka setelah PSSI menilai kebijakan pembagian anggaran cabor tidak berkeadilan, khususnya terhadap cabang olahraga beregu.

Sebagai bentuk protes, PSSI Kota Ternate bahkan menolak menghadiri rapat kesiapan POPDA yang digelar Dispora pada Rabu 4  Penolakan itu disebut sebagai ekspresi kekecewaan atas minimnya pelibatan organisasi sepak bola dalam proses perencanaan POPDA 2026.

Wakil Ketua PSSI Kota Ternate, Zulkifli Tuguira, menegaskan bahwa sikap tersebut bukan bentuk pembangkangan, melainkan peringatan serius agar kebijakan olahraga di Kota Ternate disusun secara inklusif, terukur, dan berkeadilan.

“Ini bukan pembangkangan. Ini bentuk keberatan kami atas kebijakan Dispora yang terkesan pilih kasih dalam pembagian anggaran, sekaligus minimnya ruang dialog dengan organisasi sepak bola,” ujar Zulkifli kepada halmaherapost.com.

Ia mengungkapkan, total anggaran POPDA 2026 yang disiapkan Dispora Kota Ternate mencapai Rp500 juta untuk 10 cabang olahraga. Namun ironisnya, cabor sepak bola justru tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali.

“Jika Rp500 juta dibagi secara proporsional agar adil, kekurangan anggaran masih bisa kami antisipasi. Tapi faktanya sepak bola dinolkan. Nol rupiah. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.

Menurut Zulkifli, target prestasi maksimal di POPDA XII mustahil dicapai tanpa dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk cabor beregu seperti sepak bola yang membutuhkan pembiayaan lebih besar dibanding cabor perorangan.

Ia mengakui adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun menilai efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan satu cabang olahraga secara total.

“Kami memahami kondisi keuangan daerah. Tapi Dispora seharusnya hadir memberi solusi, bukan justru menutup mata. Ini menyangkut prestasi dan masa depan sepak bola Kota Ternate,” pungkasnya.