Lewat KUR, Gubernur Sherly Ingin Nelayan Maluku Utara Lebih Mandiri

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan komitmennya mendorong kemandirian nelayan melalui penguatan akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.

Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan di Maluku Utara.

Komitmen tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri sosialisasi KUR bagi nelayan yang digelar di Aula SMA Negeri 5 Ternate, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurut Sherly, kegiatan sosialisasi ini bertujuan membantu nelayan, khususnya di Kota Ternate, agar mampu bertransformasi dari sekadar bertahan menjadi berkembang, dari bergantung menjadi mandiri, serta dari sektor informal menuju profesional.

Ia menegaskan, peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator dan fasilitator. Melalui kolaborasi dan sinergi program antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT Bank BRI, pemerintah berupaya membuka akses permodalan yang lebih luas bagi nelayan melalui skema KUR.

“Maluku Utara memiliki sekitar 36 ribu nelayan, sementara setiap tahunnya pemerintah hanya mampu memberikan sekitar 200 unit kapal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan,” ungkap Sherly.

Karena itu, ia berharap melalui sosialisasi ini nelayan Maluku Utara ke depan semakin mandiri, terutama dalam pengelolaan dan manajemen usaha perikanan.

“Pemprov hanya membantu mesin 15 PK. Sementara untuk pengadaan kapal nelayan dapat difasilitasi melalui KUR. Begitu juga bagi nelayan yang belum memiliki mesin, pengadaannya juga bisa melalui KUR,” ujarnya.

Sherly juga menjelaskan skema pembiayaan KUR yang ditawarkan, yakni pinjaman sebesar Rp35 juta dengan cicilan sekitar Rp600 ribu per bulan, Rp40 juta dengan cicilan Rp700 ribu per bulan, serta Rp50 juta dengan cicilan sekitar Rp900 ribu per bulan.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadie, Kepala Cabang BRI Ternate Agus Asryad, Kepala Cabang Yamaha Marine Fekky Tombinawa, GM Suzuki Marine Ade Nasrullah, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.